Hasil mediasi antara PB Djarum dan KPAI pada Kamis (12/9) menelurkan beberapa kesepakatan. Salah satunya audisi beasiswa yang tetap digelar namun tanpa ada embel-embel Djarum.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 14 September 2019 - 13:27 WIB
WowKeren - Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum diketahui sudah menemui titik terang. Pasalnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah menggelar mediasi untuk mendamaikan kedua pihak pada Kamis (12/9).
Dalam mediasi itu, tercapailah beberapa kesepakatan. Salah satu yang utama adalah pencabutan surat permohonan dari KPAI agar audisi PB Djarum dihentikan. "KPAI sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian audisi Djarum," demikian bunyi poin dalam kesepakatan tersebut.
Selain pencabutan surat permohonan pemberhentian audisi, ada beberapa poin kesepakatan lagi yang tercapai dalam mediasi tersebut. Antara lain proses audisi yang akan tetap berlangsung seperti biasa namun tanpa penyertaan nama dan logo Djarum.
"PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis," demikian kutipan isi kesepakatan tersebut. "Tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum."
Namun sepertinya kesepakatan ini masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, lantaran PB Djarum mengaku enggan mengganti nama serta logonya. Hal ini disampaikan oleh Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, ketika menanggapi hasil mediasi tersebut.
Awalnya Yoppy menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengadakan audisi pada 2020 mendatang. "Intinya audisi 2020 akan kami lanjutkan," kata Yoppy, Jumat (13/9).
"Kami minta beberapa permintaan, pertama surat KPAI dicabut. Saya harus punya ruang gerak untuk audisi ini," imbuhnya seperti dikutip Medcom. "Itu yang kami minta dan mereka sudah mau."
Selain itu, Yoppy juga meminta agar diberikan kesempatan untuk membuat format pencarian bakat yang lebih baik pada tahun 2020. Saat itulah ia mengaku tak ingin banyak diatur, khususnya dalam hal penggunaan nama dan logo PB Djarum.
"Tidak mau saya ganti, diganggu gugat, didikte. Suruh ganti nama kek, ganti logo kek, itu adalah urusan internal kami," pungkasnya tegas. "Kami punya hak untuk mengatur diri sendiri."
(wk/elva)
