WowKeren - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan jika dirinya telah menerima informasi yang menyebutkan adanya pergerakan baru demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Aksi demo mahasiswa yang baru-baru ini sering terjadi dianggap berpotensi memunculkan sejumlah ancaman baru dari kelompok masyarakat yang tidak berkepentingan.

Sebelumnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia saat ini terus menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran kepada pemerintah terkait berbagai polemik perundang-undangan yang dinilai kontroversial. Beberapa demo yang telah terjadi ini bahkan berakhir dengan kericuhan antara mahasiswa dan aparat keamanan.

Menko Polhukam lantas menjelaskan temuannya terkait adanya gelombang baru yang akan menggerakkan demonstrasi ke arah Islam radikal garis keras. Wiranto menyebut jika aksi ini juga akan melibatkan sejumlah suporter bola, buruh, tukang ojek bahkan hingga para medis yang dinilai telah diberikan penyesatan oleh kelompok Islam radikal garis keras ini.

"Gerakan ini harus waspadai karena akan mengerahkan Islam radikal garis keras. akan digerakkan ke sana. Melibatkan suporter bola kaki juga, kemudian teman-teman buruh," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (26/9). "Juga tukang ojek dan para medis, bahkan para medis sudah diberi penyesatan."

Oleh sebab itu, Wiranto meminta segenap pihak untuk mulai waspada terhadap ancaman ini. Wiranto juga berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dan tidak ikut demo jika menerima ajakan demi menjaga ketenteraman bersama.

Menko Polhukam ini juga mengatakan jika sampai gerakan ini terjadi, maka akan menimbulkan kerusuhan hingga berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Menurutnya, selama ini suatu kebrutalan seperti kerusuhan merupakan sikap melawan konstitusi yang merupakan bagian dari karya bangsa Indonesia.

Maka Wiranto juga berjanji jika pihaknya akan menangkap dan mengamankan oknum-oknum yang dinilai akan mengancam kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. "Tentunya ini kewajiban kita amankan itu," tegas Wiranto.