Yasonna Laoly telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Jumat (27/9) lalu. Pengunduran diri ini sempat menuai sorotan.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 01 Oktober 2019 - 15:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri hukum dan Hak Asasi manusia (HAM). Hal itu sebagai langkah lanjut pengunduran diri Yasonna Laoly sebagai Menkumham.
Diketahui, Yasonna telah menyampaikan pengunduran dirinya dari Kabinet Kerja pada Jumat (27/9) lalu. Hal tersebut karena ia telah terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Pengangkatan tersebut sesuai Keputusan Presiden Nomor 99/P/Tahun 2019 tertanggal 30 September. Tjahjo akan menjadi Plt Menkumham hingga masa jabatan Kabinet Kerja periode 2019-2024 berakhir.
Tjahjo memastikan bahwa dirinya siap mengemban amanah tersebut. "Saya sebagai pembantu Presiden siap melaksanakan tugas sebagaimana keputusan Presiden tersebut dengan penuh tanggung jawab," kata Tjahjo dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (1/10).
Yasonna harus mengundurkan diri karena berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan. Yasonna bukan satu-satunya menteri yang harus mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR. Ada juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Pengunduran diri Yasonna menuai sorotan. Pasalnya, momen itu bertepatan ketika kontroversi RUU sedang ramai bergema. Namun meski demikian, pihak DPR meminta agar pengunduran diri Yasonna tidak dikaitkan dengan polemik sejumlah rancangan UU yang menuai pro kontra. "Jadi semuanya jangan terkecoh atau mengaitkan mundurnya Pak Yasonna dengan sejumlah RUU mendapat penolakan," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo, Sabtu (28/9).
Baik RKUHP maupun sejumlah RUU lainnya telah menuai kontroversi karena dianggap merugikan rakyat. Tak pelak, hal ini melatarbelakangi gelombang ribuan mahasiswa hingga turun ke jalan.
Firman meminta agar masyarakat memahami betul isi RUU yang kontroversial tersebut. Sebab bisa jadi, masyarakat lainnya membutuhkan itu. "Sebagian masyarakat juga yang belum tentu paham terhadap RUU tersebut, jangan curiga dahulu karena selain mereka menolak, pastinya ada juga yang lain membutuhkan RUU itu," jelas Firman.
(wk/zodi)
