WowKeren - Anggaran rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar. Anggaran tersebut lantas membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran dan meminta agar pembahasan APBD segera dilakukan.

Rencana rehabilitasi rumah dinas Anies tersebut lantas turut ditanggapi oleh Partai Gerindra. Menurut Gerindra, apabila ada yang tak menyetujui rehabilitasi ini, berarti mereka tak setuju dengan penjagaan cagar budaya.

"Kalau ada yang keberatan dengan renovasi rumah dinas gubernur, berarti pihak itu keberatan untuk menjaga cagar budaya," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarif, pada Senin (7/10). "Sama saja."

Selain itu, Syarif juga menilai bahwa nominal Rp 2,4 miliar tersebut masuk akal untuk memperbaiki cagar budaya. Anggaran tersebut sebelumnya diusulkan Pemprov DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Kalau saya lihat itu rasional. Kalau tidak rasional, tinggal diperdebatkan supaya efisien," terang Syarif. "Wong belum dibahas kok. KUA PPAS itu belum dibahas. Itulah keberkahannya era transparansi seperti ini, orang bisa membahas bersama-sama. Kalau ada komponen yang dirasa tidak efisien maka bisa dipotong."

Syarif lantas menjelaskan bahwa rumah dinas Anies memang sudah mengalami rusak berat. Bagian atap rumah yang terletak di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat itu disebut sudah tidak sempurna. Namun, diperlukan keahlian khusus untuk memperbaikinya, karena rumah tersebut merupakan peninggalan bersejarah.

"Kondisinya sudah rusak berat. Bangunan cagar budaya tidak bisa sembarang direnovasi, perlu teknologi tersendiri untuk merenovasi," tegas Syarif. "Perlu ada ahlinya supaya renovasi tidak mengubah aslinya."

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, menganggap aneh usulan anggaran tersebut. Ia pun mendorong agar pembahasan APBD segera dipercepat untuk memastikan apakah memang benar jumlah sebanyak itu layak dianggarkan untuk rehabilitasi rumah.

"Fraksi PSI mendorong, agar pembahasan APBD di DPRD dipercepat," kata William pada Sabtu (5/10). "Untuk memastikan itu layak atau aneh, harus ada pembahasan APBD dengan eksekutif segera."