WowKeren - Saat ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan telah rampung menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Kabinet tersebut akan terdiri dari beberapa tokoh partai politik, praktisi, hingga kaum milenial.

Tak hanya itu, presiden yang telah terpilih selama dua periode pemilu ini pun memastikan bahwa kursi kabinet akan kembali diisi oleh masyarakat dari Tanah Papua. Hal tersebut dikatakannya sesaat setelah menerima perwakilan siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat Provinsi Papua di Istana Merdeka pada Jumat (11/10) lalu.

Menanggapi hal tersebut, seorang aktivis Hak Asasi Manusia, yakni Theo Hesegem mengkritik. Kepala Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua itu menganggap penempatan warga Papua di pos menteri terkesan hanya formalitas. Menurutnya, beberapa kali orang Papua menjadi menteri di berbagai rezim presiden, akan tetapi belum juga menyelesaikan berbagai permasalahan dasar yang dialami oleh masyarakat Papua.

"Tapi itu sebenarnya tidak membawa dampak perubahan di Papua," kata Theo yang dilansir oleh Tirto pada Minggu (13/10). "Menurut saya hanya formalitas. Papua itu daerah politik yang sangat tinggi, sehingga untuk meredakan isu Papua sengaja pemerintah Indonesia menerima orang Papua di jajaran pemerintahan, seperti menteri dan duta besar."

Hal ini karena menurutnya para menteri atau pejabat yang berada di pemerintahan Indonesia di Jakarta tak benar-benar merepresentasikan masyarakat asli Papua. Theo mengatakan jika representasi masyarakat Papua adalah jika seseorang tersebut mendapatkan rekomendasi dari masyarakat Papua asli.

"Itu hanya pribadi dan demi kepentingan bangsa mengamankan situasi Papua. Para menteri dari Papua bisa mengatasnamakan masyarakat Papua jika mendapat rekomendasi dari masyarakat Papua asli," kata Theo saat diwawancarai. "Tapi saya pikir selama ini orang-orang yang jadi menteri bukan atas rekomendasi orang Papua asli."

Menurutnya, ada atau tidaknya perwakilan orang Papua dalam kabinet kementerian tak bisa menghentikan pengiriman pasukan bersenjata sebagai bagian solusi pemerintah mengatasi konflik di Tanah Cenderawasih itu. Hal ini karena menurutnya pengiriman aparat dalam menyelesaikan konflik di Papua justru akan menambah permasalahan.

"Justru kecenderungannya jika ada masalah di Papua hanya dengan mengirim pasukan TNI dan polisi," tutur Theo. "Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya memancing dan menambah masalah."

Sementara itu, konflik di Papua memuncak beberapa waktu lalu karena dipicu oleh tindakan rasisme sejumlah pihak di Jawa Timur. Usai demonstrasi di sejumlah wilayah mereda, kerusuhan kembali terjadi di Wamena, Provinsi Papua. Hal tersebut menyebabkan masyarakat setempat mengungsi di sejumlah wilayah, mulai dari Jayapura hingga ke Jawa Timur.