WowKeren - Belakangan ini, anggaran DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, terdapat beberapa pos anggaran yang tidak masuk akal mengenai jumlah dan penggunaannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengakui bahwa ada yang janggal dalam anggaran tersebut. Permasalahan penganggaran tersebut menurutnya telah muncul sejak era Gubernur DKI sebelumnya.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini pun kesal sehingga mengancam akan mencopot jajarannya jika mereka bekerja asal-asalan. Hal itu disampaikan saat Anies memberikan arahan dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020.

"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan," tegas Anies. "Kenapa, karena barisannya yang harus kerja betulan. Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini."

Anies ingin agar jajarannya bisa seirama dengan visi dengannya yakni berkeadilan. "Membuat anggaran juga begitu (asal jadi). Tujuannya keadilan, lupakan dulu, yang penting ada anggaran. Nanti pas anggarannya dilihat, baru kaget-kaget Bapak dan Ibu sekalian."

Anies pun menekankan agar anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan publik serta mementingkan manfaatnya. Pasalnya, saat ini anggaran DKI Jakarta banyak yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan rencana pemerintah daerah.

"Semua anggaran, Bapak dan Ibu harus bisa jelaskan, ini manfaat untuk publiknya apa, siapa dapat apa harus bisa jelaskan," ujarnya. "Ini banyak anggaran-anggaran yang sudah harus dilakukan penyesuaian, pemotongan, karena tidak sinkron antara keinginan kita dan rencana."

Heboh anggaran Jakarta ini bermula dari anggaran jalur sepeda yang diusulkan mencapai Rp 73 Miliar. Tak sampai disitu, anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 Miliar pun membuat banyak masyarakat heran.

Mengetahui hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun berencana untuk membicarakan masalah hal tersebut bersama Anies Baswedan. Meskipun begitu, Tito belum akan melakukan intervensi karena masih ada mekanisme internal di Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah tersebut.