Anies Baswedan sempat menyinggung soal gaya kepemimpinan Ahok yang suka marah-marah saat menjelaskan soal kesalahan input dalam APBD DKI Jakarta. Menurut Ketua Fraksi PDIP hal yang dilakukan Anis itu tidaklah etis.
- Nidya Putri
- Kamis, 31 Oktober 2019 - 14:29 WIB
WowKeren - Gubernur Anies Baswedan sempat menyinggung soal gaya kepemimpinannya yang tak pernah marah meskipun tahu jika ada anggaran aneh dalam APBD. Hal ini, menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono adalah hal yang tidak etis dilakukan.
"Soal begitu bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu loh," kata Gembong, Kamis (31/10). "Jadi ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem, jangan melempar kebiasaan orang lain, nggak etis juga gitu loh."
Menurut Gembong, ungkapan Anies tersebut menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia pun menyarankan agar Anies menjaga transparansi rencana anggaran tersebut.
"Iya (sindir Ahok), nggak etislah, nggak eloklah seharusnya menjaga transparansi," ujar Gembong. "Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan."
Gembong pun mengakui tidak masalah dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta. Menurutnya yang terpenting adalah bisa menjalankan sistem secara transparan.
"Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau seperti itu, kita hormati itu. Tapi soal transparansi, soal keterbukaan, ini berlaku umum, siapa pun," jelas Gembong. "Baik Ahok, (mantan Gubernur DKI Jakarta) Djarot, harus melakukan keterbukaan kepada publik. Persoalan kan di situ. saya tidak mau persoalan personal. Tapi, bagaimana keterbukaan diharapkan publik."
Gembong juga menambahkan jika Anies belum transparan dalam mengelola rencana anggaran. Karena seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD kita. Kenapa di-publish zaman itu, karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan," papar Gembong. "Jadi, ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik. Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu."
(wk/nidy)
