Keganjilan KUA-PPAS 2020 DKI menjadi sorotan akhir-akhir ini. Dinas Pendidikan pun mengaku dengan adanya kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran untuk pihaknya agar tak bekerja asal-asalan.
- Nidya Putri
- Jumat, 01 November 2019 - 09:50 WIB
WowKeren - Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI yang membengkak secara tak wajar. Pasalnya, dalam APBD tersebut tercantum anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
Menanggapi viralnya keganjilan anggaran tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat pun mengaku bahwa ada pelajaran untuk pihaknya karena kejadian tersebut. "Dari kejadian ini, kita harus lebih semangat lagi memperhatikan proses kerja di semua level pimpinan sampai dengan staf secara tuntas, terintegritas, dan profesional," kata Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta Kamis (31/10).
Dengan adanya kasus tersebut, Syaefuloh berharap agar tidak ada lagi pegawai DInas Pendidikan yang asal-asalan dalam bekerja. Ia juga akan mengumpulkan semua pimpinan yang tergabung di Dinas Pendidikan agar seluruh komponen bekerja sesuai dengan aturan.
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan bersama Bappeda akan menyusun kembali jadwal penyusunan anggaran agar tidak ada lagi kejadian serupa. "Kemudian kami tetapkan kapan harus input, sekolah dulu baru Sudin, atau Sudin tidak perlu menginput tetapi secara otomatis dari sekolah," paparnya.
Lalu untuk evaluasi ketiga yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan sistem antara E-RKAS (elektronik rencana kegiatan dan anggaran sekolah) dengan sistem e-budgeting. Targetnya dalam penyusunan anggaran tahun 2021 sistem E-RKAS telah terintegrasi dengan sistem e-budgeting tersebut. "Yang pasti bahwa sistem RKAS ini terbuka," tutupnya.
Telah diberitakan jika ditemukan sejumlah anggaran fantastis dan cenderung tak masuk akal dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI. Keganjilan tersebut ditemukan oleh salah satu anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam akun media sosialnya yang menunjukkan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
Hingga akhirnya Syaifullah menjelaskan asal muasal anggaran lem tersebutkarena pihaknya harus menginput data ke sistem e-budgeting di akhir Juli 2019. Padahal sekolah-sekolah belum ada yang melampirkan RKAS mereka.
(wk/nidy)
