WowKeren - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui telah menyuarakan pemekaran wilayah di Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa calon provinsi baru yang telah mendapatkan lampu hijau adalah Papua Selatan.

Rencana ini lantas disambut baik oleh Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau. Menurut Paulus, pemekaran wilayah dapat memperpendek rentang kendali serta mempermudah pengamanan wilayah.

"Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja. Karena prinsipnya memperpendek rentang kendali antara, pusat provinsi dan daerah-daerah," tutur Paulus di Mabes Polri pada Selasa (5/11). "(Mempermudah) semuanya, dari sisi pengamanan keamanan, kesejahteraan, sisi kemasyarakatan sosial."

Paulus juga mengaku bahwa syarat untuk pembentukan provinsi baru tersebut kini telah terpenuhi. Ia menilai bahwa jumlah kabupaten/kota yang ada kini sudah bisa untuk membentuk provinsi baru.

"Sarana itu kan paling tidak empat kabupaten satu kota," ujar Paulus. "Sudah sebagian besar sudah terpenuhi."

Selain itu, pihak kepolisian sendiri telah melakukan kajian keamanan terkait provinsi baru tersebut. "Kita sementara menyesuaikan. Dari intelijen ada kajian terpadu, ada Kominda," jelas Paulus.

Di sisi lain, rencana pemekaran ini justru ditentang oleh tokoh Papua. Menurut tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Benny Giay, penambahan pasukan militer di wilayah baru dikhawatirkan akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat mengulang konflik berkepanjangan. Sedangkan persoalan rasisme yang belakangan mencuat di Papua justru akan teralihkan dengan adanya isu pemekaran tersebut.

"Kami berpikir (pemekaran) ini bukan solusi," tutur Benny dilansir CNN Indonesia pada Kamis (31/10). "Ini hanya untuk memperbanyak militer, memperbanyak institusi keamanan di Tanah Papua."

Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung. Menurut Yaung, pemekaran provinsi akan berimbas pada pengerahan aparat melalui penambahan Kodam baru serta distribusi pasukan yang makin disebar di pelosok Papua.

Kondisi ini tidak akan menjamin konflik yang berujung kekerasan akan meredup. "Pemerintah lupa bahwa pemerintah hanya mengendalikan kekerasan, tapi tidak konflik," kata Yaung.