Menkeu Sri Mulyani menyebut ada sejumlah 'desa setan' yang menerima kucuran dana desa dari APBN kendati daerah tersebut tak berpenghuni. Kebocoran dana ini pun menjadi perhatian sejumlah lembaga negara.
- Elvariza Opita
- Rabu, 06 November 2019 - 15:26 WIB
WowKeren - Baru-baru ini perkara "desa setan" di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tengah menjadi sorotan publik nasional. Bukan karena berhantu seperti namanya, namun karena desa tersebut merupakan daerah fiktif yang ternyata tetap menerima kucuran dana desa.
Isu ini pertama kali dilemparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengaku geram lantaran dana sebesar Rp42,2 triliun yang dikucurkan untuk realisasi program tersebut justru mengalir ke desa fiktif yang tak berpenghuni.
"Karena sekarang ada transfer yang ajeg (rutin setiap tahun) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Sri Mulyani, Senin (4/11). "Maka sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (transfer dana desa)."
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun angkat bicara. Mantan Kapolri itu mengaku telah menerjunkan tim khusus untuk mendalami adanya dugaan penyelewengan dana desa lewat fenomena "desa setan" ini.
Nantinya, ujar Tito, pihak Kemendagri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra. Di sisi lain, saat ini perkara tersebut sudah dalam penanganan Polda Sultra.
"Sudah bergerak tim kita," jelas Tito di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11). "Bergerak ke sana bersama tim Pemprov dan Polda Sultra."
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Tito menyatakan ada empat desa fiktif yang menerima aliran dana desa tersebut. Namun demikian Tito mengaku pengawasan dana desa sejatinya merupakan kewenangan Pemprov.
"Kita tidak memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus mengecek 70 ribu desa seluruh Indonesia," paparnya, seperti dilansir dari laman Suara. "Oleh karena itu sudah turun tim kita, kerja sama dengan Pemprov dan bergabung dengan Polda Sultra."
Tito pun meminta agar pihak kepolisian menindak tegas jika dugaan tersebut benar. Selain itu pihaknya pun siap memperbaiki sistem ke depannya agar peristiwa seperti ini tak lagi terulang.
"Saya sudah tekankan, Kapolda tindak saja kalau memang fiktif dan (ada) korupsi," pungkasnya. "Baru setelah itu kita memperbaiki sistemnya."
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah diterjunkan untuk menyelidiki perkara ini. Disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, setidaknya ada 34 desa yang bermasalah.
(wk/elva)
