Fadli Zon kembali mengkritik pemerintah. Kali ini ia turut buka suara soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai seratus persen. Tak sampai di situ, ia juga menyindir soal buruknya transparansi keuangan BPJS Kesehatan.
- Nidya Putri
- Rabu, 06 November 2019 - 18:08 WIB
WowKeren - Pemerintah telah setuju untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga seratus persen. Kenaikan iuran tersebut akan berlaku per 1 Januari 2020.
Menanggapi aturan tersebut, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra mengkritisi langkah pemerintah tersebut. Adalah Fadli Zon yang memang terkenal kerap mengkritik pemerintah.
Kali ini dalam kutwitnya, Fadli Zon menyebutkan soal transparansi keuangan BPJS Kesehatan yang memburuk. Menurut Fadli, hal itu disebabkan karena pihak BPJS Kesehatan sendiri belum memberikan laporan keuangan tahun 2018.
"Transparansi BPJS jg sangat buruk. Hingga hari ini BPJS belum mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2018, padahal ini bagian dari pertanggungjawaban publik," ujar Fadli Zon. "Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial mereka unggah terakhir adlh tahun 2017."
Selain itu, Fadli juga menilai efek dari rendahnya transparansi anggaran tersebut masyarakat jadi tidak mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pada BPJS Kesehatan. Hingga akhirnya perusahaan harus menaikkan iuran bagi para peserta.
"Kebijakan ini dirilis sebelum tuntutan transparansi, efisiensi, serta tata kelola kelembagaan yg bersih benar-benar ditunaikan BPJS," tuturnya. "Sehingga, kita tak pernah benar-benar tahu, masalah yg diidap oleh BPJS ini masalah di kepesertaan, ataukah di tata kelola yg buruk."
Ia juga menambahkan soal data base kepesertaan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan juga masih belum maksimal. "Selain itu, data base kepesertaan BPJS juga belum optimal, krn masih ada temuan 27,44 juta data peserta bermasalah," tambahnya. "Ini sebenarnya adalah masalah lama, tapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses 'data cleansing' kepesertaan ini."
Sebelumnya diketahui jika mantan Wakil DPR itu mengkritik pemerintah terkait kenaikan BPJS Kesehatan melalui akun Twitternya. “Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yg bisa diperoleh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ujarnya melalui akun @fadlizon di Twitter, Rabu (6/11).
Menurutnya, kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini memiliki sejumlah kekeliruan. Salah satunya yaitu kenaikkan tersebut terjadi untuk menyelamatkan defisit BPJS namun tidak memikirkan implikasinya terhadap rakyat.
“Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yang sedang kita bangun ini adalah sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi,” tutupnya.
(wk/nidy)
