Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menilai bahwa sistem penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik bisa menghemat waktu dan tenaga.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 13 November 2019 - 08:52 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah langsung. Komisi Pemilihan Umum pun sudah menyiapkan caranya.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menilai bahwa tahapan yang paling banyak menyita perhatian adalah saat proses penghitungan suara. Tahapan tersebut dikatakan Wahyu sangat menguras tenaga dan waktu. Untuk itu, ia menyiapkan solusi agar proses tersebut bisa berjalan lebih efektif.
"Tentu tahapan menarik perhatian adalah tahapan penghitungan suara," kata Wahyu dilansir Detik, Rabu (13/11). "Itu kemarin, waktu dan beban kerjanya luar biasa. Kita gunakan e-rekap, maka proses penghitungan suara dapat dilaksanakan lebih cepat dan efektif."
Dengan melakukan proses penghitungan suara menggunakan e-rekap maka beban tenaga kerja juga bisa dikurangi. Tak hanya itu, e-rekap juga dianggap lebih efisien dari sisi waktu. Meski demikian, rekapitulasi manual masih tetap dibutuhkan di tempat pemungutan suara (TPS).
"Tentu ada mekanisme menjamin verifikasi data tersebut," ujar Wahyu. "Karena e-rekap di tingkat kecamatan bukan TPS. Kalau TPS ya manual."
Adanya sistem rekapitulasi suara secara manual maka akan ada banyak waktu yang bisa dipangkas. "Sepuluh hari bisa selesai kalau efektif. Ini yang kita maksud tata laksana berubah," lanjut Wahyu.
Sebelumnya, pihak Istana menyampaikan perlu adanya evaluasi dalam sistem Pilkada. Namun, pemerintah menegaskan bahwa Pilkada akan tetap menggunakan sistem langsung. Sebab, hal itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman masih dilansir dari Detik. "Yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998."
Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan mengevaluasi teknis pelaksanaan Pilkada, bukan sistemnya. "Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," imbuh Fadjroel.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga sebelumnya menuturkan bahwa pihaknya mendukung evaluasi terhadap Pilkada langsung. Namun, bukan berarti sistemnya yang diubah melainkan diperbaiki.
(wk/zodi)