WowKeren - Anggota Komisi X DPR dari F-PDIP Andreas Hugo Pariera menanggapi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang tak lagi akan menghadirkan Ujian Nasional pada 2021 mendatang. Andreas meminta agar Nadiem menyiapkan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk itu.

Tak hanya infrastruktur pendidikan namun juga tenaga pendidik. Seperti diketahui, Nadiem akan menerapkan asesmen kompetensi minimum mulai 2021 sebagai pengganti UN. Oleh sebab itu untuk mendukung masa transisi ini, Andrean menyarankan Nadiem untuk memperhatikan dua hal tersebut.

"Sebelum kita bicara metode evaluasi berbasis asesmen kompetensi minimum ini Kemdikbud wajib mempersiapkan para tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan," kata Andreas, Kamis (12/12). "Seperti sekolah dan komponen peralatan pendidikan yang sesuai bidang studi para peserta didik."

Selain itu, Andreas juga meminta Nadiem lebih memperhatikan kesejahteraan dan beban kerja guru. Sebab selama ini tak sedikit guru yang mengeluhkan beban pekerjaan administratif mereka sehingga tak bisa fokus dalam mengajar.

"Kemdikbud juga harus memberikan perhatian lebih pada jaminan kesejahteraan guru dan beban kerja guru," lanjut Andreas. "Sehingga para tenaga pendidik ini bisa fokus pada konten pendidikan ketimbang tugas administratif."

Lebih lanjut, ia meminta agar program baru tersebut bisa dijelaskan Nadiem secara lebih detail lagi, terutama yang menyangkut proses penerapannya. Ia berharap agar pola dan standardisasi yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan tetap ada.

"Metode evaluasi proses belajar baru ini tentu harus dijelaskan lebih detail terutama menyangkut proses dan implementasinya," tutur Andreas. "Sehingga tetap ada pola dan standardisasi yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan para guru yang menjadi ujung tombak proses pendidikan Indonesia."

Tak hanya akan menghapus UN, Nadiem juga memutuskan untuk melonggarkan sistem zonasi untuk jalur prestasi. Kebijakan yang satu ini juga tak kalah menuai sorotan. Penambahan kuota untuk jalur prestasi dikhawatirkan akan kembali menciptakan kasta sekolah.