WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan pada diskotek Colosseum. Hal tersebut mengundang kritikan keras yang dilayangkan oleh Front Pembela Islam (FPI).

DPP FPI lantas meminta agar Anies Baswedan menjadi cerdas dan kreatif dalam memimpin ibu kota. Terlebih dalam hal peningkatan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia. "Cerdas dan kreatiflah dalam membangun indeks kualitas manusia (Jakarta) sekaligus perekonomian yang halal," demikian dikutip dari pernyataan sikap FPI, Minggu (15/12).

FPI menilai jika kebijakan Anies yang memberikan izin terhadap penyelenggaraan DWP merupakan sikap yang keliru. Pasalnya, acara tersebut dinilai akan merusak generasi muda karena hanya berisi pesta pora tanpa memiliki manfaat.

FPI menyoroti jika anak-anak muda yang mengikuti acara DWP mengenakan pakaian dengan aurat terbuka. Bahkan anak-anak muda ini juga dinilai FPI berpotensi untuk mengonsumsi makanan dan minuman haram dalam acara tersebut.

Sementara itu FPI juga mengkritik jika penghargaan yang diberikan kepada diskotek Colosseum sebagai kebijakan salah karena diskotek sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa. FPI lantas menganjurkan agar Anies segera berfokus dalam mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga berpotensi di Jakarta.

FPI mengatakan jika umat Islam DKI Jakarta masih menaruh kepercayaan tinggi kepada Anies dalam memanjukan ibu kota yang mengedepankan religiusitas. FPI lantas menegaskan jika pihaknya akan melawan segala bentuk kemaksiatan sesuai dengan sejarah Jakarta di zaman Fatahillah.

"Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan," kata pernyataan FPI. "Review kebijakan yang sangat membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama."

FPI lantas menyarankan agar Anies Baswedan melakukan konsultasi kepada para ulama sebelum mengambil kebijakan. Pernyataan ini dikeluarkan FPI melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman.