WowKeren - Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat bicara mengenai musibah banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Ia meminta agar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab terkait bencana tersebut.

Sebaliknya, pemerintah seharusnya bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan sinergi dan menjalin komunikasi dalam menyusun kebijakan terkait program penanggulangan banjir.

"Tidak malah saling melempar tanggung jawab," kata Puan melalui keterangan resmi, Kamis (2/1). "Dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat."

Menurut Puan, musibah banjir yang melanda di ibu kota tidak bisa diselesaikan secara parsial namun harus secara menyeluruh. Oleh sebab itu, sejumlah pemerintah daerah yang terdampak harus bersinergi dan terlibat dalam memikirkan upaya pencegahan sehingga dampak banjir bisa diminimalisir.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh. "Sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," kata dia.

Proses tanggap darurat misalnya meliputi operasi penyelamatan para korban hingga membangun tenda pengungsian. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah harus bisa mengerahkan seluruh pihak terkait termasuk lembaga dan kementerian.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta. Basuki mengungkap kekecewaannya karena menilai bahwa dampak curah hujan bisa ditanggulangi dengan baik apabila Anies melaksanakan programnya dengan cepat.

"Mohon maaf bapak Gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," tutur Basuki di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1). "Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang."

Anies pun merespons pernyataan Basuki itu. Menurutnya, normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.