WowKeren - Situasi yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau semakin memanas. Pasalnya, Tiongkok baru-baru ini secara sepihak telah mengklaim kedaulatan atas perairan Natuna. Tak sampai disitu, saat ini kapal-kapal nelayan Tiongkok juga masih berlayar bebas di perairan Natuna sehingga memicu ketegangan dengan pihak Indonesia.

Walau telah meminta agar cost guard dan kapal nelayan Tiongkok keluar dari perairan Natuna, namun Badan Keamanan Laut (Bakamla) menegaskan jika Indonesia tidak akan mempermalukan Tiongkok. Pasalnya, selama ini Indonesia telah memahami latar belakang Tiongkok yang megklaim jika perairan Natuna merupakan bagian dari kedaulatannya.

"Kita juga jangan membuat dia (Tiongkok) malu mundur," ujar Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Selasa (7/1). "Makanya kan kemarin saya sampaikan, kita harus ngerti perilakunya."

Sebagai contoh, pada tahun 1947 Partai Kuomintang di Tiongkok telah mengklaim wilayah LCS. Namun akibat perang saudara yang terjadi di Tiongkok, Partai Kuomintang lantas melarikan diri ke Taiwan. Hal ini kemudian menyebabkan Partai Komunis menguasai daratan Tiongkok.

"Perang saudara kan tahun 1949, dia (Kuomintang) terpukul ke Taiwan. Kalau sekarang China menarik (isu Natuna) itu, masalahnya 'Bisa apa lu'," jelas Achmad. "'Ternyata lebih lebay dari Taiwan deh'. Kan tidak mungkin kan."

Terkait permasalahan di perairan Natuna, Achmad menilai jika harus ada manajemen yang baik untuk penyelesaian kasus ini. Nantinya, pihak Bakamla akan bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi demi menyelesaikan permasalahan ini tanpa mempermalukan suatu pihak.

Secara tegas, Achmad mengatakan jika Indonesia dan Tiongkok saat ini tidak berada dalam situasi konflik. Maka perang antara Indonesia dengan Tiongkok sama sekali tidak mungkin terjadi.

Bakamla menyatakan jika pihaknya adalah satuan kendali yang dibentuk Presiden Joko Widodo ke satuan operasional. Hal ini dinilai menjadi semangat dalam mencegah terjadinya konflik.

"Makanya sering saya sampaikan bahwa Bakamla ini adalah institusi operasional. Saya akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan," terang Achmad. "Makanya beliau (Presiden Joko Widodo) bilang tidak ada tawar menawar, tidak ada kompromi masalah kedaulatan dan hak berdaulat di sana tidak akan diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur."