WowKeren - DPRD Kota Mojokerto menilai bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan tidak efektif dan efisien. Hal ini membuat DPRD menyarankan agar Pemkot Mojokerto kembali ke program lama, yaitu Jamkesda atau program total coverage.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Moeljadi. Pasalnya, total coverage yang didanai APBD pernah dijalankan Pemkot Mojokerto mulai 2014 sampai 2017.

Saat itu, setiap warga Kota Mojokerto bisa berobat gratis ke puskesmas maupun rumah sakit cukup dengan hanya membawa KTP. Selanjutnya pihak puskesmas dan rumah sakit yang mengklaim biaya perawatan ke Pemkot Mojokerto.

"Kalau menurut kami lebih efektif dan efisien yang dulu (total coverage)," ujar Moeljadi dilansir detikcom, Rabu *8/1). "Kalau bicara Universal Health Coverage, kami sudah total coverage waktu ada Jamkesda dulu. Kalau ngomong efektif, kami lebih sepakat dengan pola-pola yang dulu. Cuman BPJS Kesehatan ini kan kebijakan nasional."

Moel menilai program total coverage lebih efektif dan efisien dibandingkan BPJS Kesehatan karena beberapa alasan. Dengan menggunakan program ini setiap warga Kota Mojokerto bisa berobat tanpa terbelit urusan administrasi karena cukup membawa KTP.

Selain itu, anggaran APBD yang dikeluarkan Pemkot Mojokerto juga lebih efisien karena cukup membayar biaya pengobatan warganya yang benar-benar sakit. "Karena selama ini di satu sisi keluhan terkait BPJS Kesehatan juga ada, belum lagi masalah administrasi," cetus Moeljadi.

Oleh sebab itu, Moeljadi akan mendorong Pemkot Mojokerto agar berani meninggalkan BPJS Kesehatan untuk kembali ke program total coverage. "Masyarakat akan sangat diuntungkan karena tidak ribet administrasinya. Pemkot Mojokerto juga diuntungkan lebih efisien anggarannya karena tidak membayar premi tiap bulan," tegasnya.