WowKeren - Menteri Agama Fachrul Razi sempat membahas soal modernisasi, ekonomi, hingga sekolah Islam kala berkunjung ke Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia mengaku ingin mendekatkan kelompok moderat dengan konservatif.

Sebagai contoh, Fachrul menjelaskan bahwa Arab Saudi kini juga telah menjalin kerja sama dengan negara lain. Lebih lanjut, Fachrul menyebut bahwa tidak tepat apabila ada Islam yang berteriak anti-aseng atau Tiongkok.

"Waktu di Arab, dia membangun kereta api cepat yang menurut dia kereta api tercepat di dunia. Madinah-Jeddah-Mekkah. Itu kereta Rusia dan kontraktornya seratus persen China. Jadi waktu pembangunan itu teman-teman lihat banyak China di sana, ya memang seperti itu. Jangan berpikir juga Islam itu tidak suka dengan aseng, jangan lupa pada saat mereka dari Arafah menuju Mina itu keretanya China, kontraktornya seratus persen China," ujar Fachrul pada Rabu (8/1). "Mungkin kalau kita ada Islam yang teriak anti-aseng, saya kira salah. Tapi mungkin beda, mungkin di sana tidak ada pengangguran, mungkin kalau tenaga kerjanya banyak jadi gelisah."

Pernyataan Fachrul tersebut lantas ditanggapi oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Yusuf Martak. Menurut Yusuf, pendapat Fachrul tersebut tidak bijak.

"Kalau ada Menteri yang mengeluarkan pendapat tidak bijak, menurut saya tidak perlu didengar," ujar Yusuf dilansir detikcom pada Kamis (9/1). "Kita umat Islam tidak pernah anti suku apapun. Saat ini justru ada suku dan kelompok tertentu yang anti Islam, bahkan jadi bandar membayar buzzer-buzzer dan penista agama untuk menyakiti dan menodai simbol-simbol Islam dan umat Islam."

Selain itu, Yusuf juga menyarankan agar Fachrul sebagai Menteri Agama mengurusi hal yang lebih penting. Yusuf juga meminta agar Presiden Joko Widodo menegur Fachrul yang selama ini dinilainya kerap menebar fitnah.

"Sangat tepat dan seharusnya Presiden menegur menteri yang sering menebar fitnah, dan lama-lama akan merugikan Presiden sendiri," tutur Yusuf. "Ganti saja dengan orang pandai dan memang ahli di bidangnya, dari pada mengganggu kerukunan berbangsa dan bernegara."