WowKeren - Gubernur Riau, Syamsuar yang melantik keluarganya sendiri untuk menjadi pejabat di daerah tersebut menjadi topik hangat beberapa waktu terakhir. Sikapnya tersebut lantas dinilai sebagai tanda ingin membangun "Dinasti Kekuasaan" di Riau.

Hal ini lantas membuat masyarakat (dalam hal ini mahasiswa) memaksanya untuk mundur dari jabatan. "Mereka belum genap 1 tahun menjabat, namun sudah melakukan nepotisme di Pemerintahan Riau," tegas Ketua DPC GMNI Pekanbaru, Fadli, Jumat (10/1). Fadli juga meminta agar Gubernur Syamsuar bisa menstrerilkan struktur pejabat di lingkungan Pemprov Riau dari praktik nepotisme.

Permasalahan ini sendiri telah disoroti oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo sendiri telah memperingatkan Syamsuar terkait hal tersebut. Bahkan yang bersangkutan telah menghadap langsung kepadanya.

"Saya sampaikan jangan ada KKN. Semua ikuti mekanisme dengan baik," kata Tjahjo di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). "Jenjangnya harus diikuti. Kepangkatannya juga jangan dikatrol. Usianya juga jangan yang mau pensiun terus dinaikkan. Pangkat sesuai aturan."

Meski begitu, Tjahjo mengatakan jika apa yang dilakukan Syamsuar tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menambahkan jika keseluruhannya sudah atas izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Ya menyampaikan secara keseluruhan proses pergantian pimpinan pejabat di daerah semua sudah sesuai aturan, sudah seizin Pak Mendagri, kemudian dalam proses rekrutmennya, termasuk juga tesnya, juga melibatkan PAN-RB, melibatkan KASN," jelasnya. "Secara prinsip arahan saya ASN (aparatur sipil negara) ini kan jangan dilihat dia anak siapa, dia bapaknya siapa, tapi sesuai dengan kapasitas."

"Kalau toh sesuai mekanisme dan pergantiannya sudah seizin Kemendagri, kemudian dari ASN yang salah satu yang bisa memilih, saya kira nggak ada masalah," sambungnya.

Di lain sisi, Tjaho meminta publik lebih terbuka terhadap pengangkatan ini. Ia juga meminta agar masyarakat tak hanya melihat asal-usul keluarga pejabat yang dilantik saja tapi juga pada kinerjanya.

"Kami tidak melihat itu orang daerah mana, agama apa, suku apa, anak siapa, nggak," tutupnya. "Tapi semua sesuai dengan aturan ASN untuk menjadikan ASN yang lebih-lebih mempunyai kompetensi."