Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menebang ratusan pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan akan memindahkannya dengan dalih revitalisasi.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 23 Januari 2020 - 08:04 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat membuat gempar masyarakat usai menebang ratusan pepohonan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan dalih revitalisasi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Monas, Isa Sanuri, pun menjelaskan bahwa sekitar 205 pohon di sisi selatan Monas memang dicabut dan akan dipindahkan ke tempat lain di kawasan tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, lantas angkat bicara terkait persoalan ini. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut meminta agar Monas dikembalikan seperti sedia kala. "Jangan ubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya," tegas Puan di Kompleks Parlemen pada Rabu (22/1).
Puan menilai bahwa Monas adalah ikon penting bagi Indonesia, bukan hanya bagi Jakarta saja. Oleh sebab itu, tutur Puan, keberadaan Monas harus dijaga.
"Kembalikan dan maksimalkan Monas itu sebagai ikon Republik Indonesia," jelas Puan. "Bukan hanya DKI Jakarta saja."
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengaku tak tahu soal revitalisasi kawasan Monas ini. Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Pandapotan Sinaga, bahkan menyebut pihaknya kecolongan.
"Ini kecolongan lah, di depan Balai Kota kita melihat seperti ini," tutur Pandapotan saat meninjau revitalisasi di area Monas pada Senin (20/1). "Kita tahu setelah (melihat) dari koran ada pemotongan pohon."
Pandapotan sendiri mengaku mencurigai revitalisasi ini. Apalagi proses pembangunan Plaza Selatan Monas tak terlihat dari jalan besar.
Dilansir CNN Indonesia, Pemprov DKI memang telah menganggarkan Rp 147 miliar untuk program ini pada awal tahun 2019. Pada akhir tahun 2019, anggaran tersebut berubah menjadi Rp 71 miliar karena dianggap tidak sanggup diselesaikan.
Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawan menjelaskan bahwa konstruksi revitalisasi Monas telah dimulai sejak 14 November 2019 dengan masa pengerjaan 50 hari. Heru mengaku telah ada perpanjangan kontrak pengerjaan hingga 2020.
(wk/Bert)
