WowKeren - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang membandingkan karakteristik warga Tanjung Priok dan Menteng. Warga Tanjung Priok merasa tersinggung dengan pernyataan Yasonna yang menyebut bahwa kawasan tersebut adalah daerah miskin dan sering terjadi tindak kriminal.

"Kemudian ternyata berkembang penafsiran berbeda di media massa dan publik luas sehingga saudara-saudara saya yang ada di Tanjung Priok merasa tersinggung," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1). "Maka saya menyampaikan permohonan maaf."

Hal ini pun mendapat perhatian dari Komisi III DPR yang bermitra dengan Yasonna, Habiburokhman. Habiburokhman menyebut bahwa dengan Yasonna meminta maaf secara terbuka itu menunjukkan bahwa polemik ini tidak perlu dilanjut lagi.

"Bagus kalau sudah minta maaf," kata Habiburokhman dilansir Detik, Kamis (23/1). "Berarti case closed. Menurut saya sudah cukup (demo)."

Menurutnya, masalah tersebut muncul dikarenakan adanya kasalahpahaman. Sebab, ia yakin bahwa sebenarnya Menkumham tidak berniat menyinggung warga Tanjung Priok.

"Saya yakin Pak Yasonna orang baik dan tidak bermaksud merendahkan masyarakat Priok," lanjut Habiburokhman. "Tapi menyebut-menyebut daerah itu sensitif dan bisa digoreng ke mana-mana."

Sementara itu, Yasonna dalam konferensi pers mengatakan hanya akan membaca draf konferensi. Ia meminta agar pernyataannya tidak dipelintir.

"Ini ada draf konferensi pers, saya baca persis dengan ini supaya jangan nanti dipelintir lagi," kata Yasonna. "Supaya jangan dipelintir. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kan penjelasan ilmiah, seharusnya ditanggapi secara ilmiah bukan secara politik."

Adapun sebelumnya, warga Tanjung Priok menggelar aksi turun ke jalan menuntut Yasonna untuk meminta maaf. Mereka bahkan mengancam akan menutup pelabuhan Tanjung Priok, yang notabene merupakan salah satu sumber perekonomian warga DKI Jakarta.

"Menteri Yasonna Laoly harus minta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam di media besar negeri ini," kata salah satu orator dilansir Kompas, Kamis (23/1). "Jika tidak, kami akan datang dengan massa lebih besar lagi. Kami akan tutup pelabuhan Tanjung Priok."