WowKeren - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli mengusulkan agar tanaman ganja dijadikan komoditas ekspor. Usul tersebut disampaikan Rafli kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Tentunya usul tersebut lantas menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai adanya paradigma politik di Fraksi PKS sehingga muncul usulan ekspor ganja tersebut.

Tak ingin usul komoditas ekspor ganja menjadi permasalahan, Fraksi PKS pun menegaskan jika ide tersebut merupakan pendapat pribadi Rafli sang anggota. "Itu pendapat pribadi, bukan pendapat fraksi," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Jumat (31/1).

Lebih lanjut, Fraksi PKS sudah mengingatkan para anggotanya agar berhati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi pernyataan-pernyataan yang sensitif dan menyinggung SARA.

"Dan fraksi sudah mengingatkan agar berhati-hati dalam membuat pernyataan," ujarnya. "Jangan yang menyinggung SARA, jangan hal-hal yang sensitif."

Jazuli juga menambahkan jika PKS sama sekali tidak menoleransi soal narkoba. Bahkan pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine pada para anggotanya secara berkala.

"Kalau sikap Fraksi PKS tegas terhadap narkoba," tegasnya. "Bahkan setiap tahun dua kali kita melakukan tes urine untuk keluarga besar Fraksi PKS bekerja sama dengan BNN. Jadi tidak ada toleransi terhadap barang haram ini.

BNN sendiri menolak tegas terkait adanya usulan soal eskpor ganja tersebut. "Menolak dengan tegas dan keras," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Sulistyo Pudjo Hartono dilansir CNN Indonesia, Jumat (31/1). Ia menyebut bahwa dalil melegalkan ekspor ganja demi kepentingan ekonomi maupun kesehatan tidak bisa dibenarkan.

Sementara itu, pihak Istana Negara juga turut buka suara terkait usul komoditas ekspor narkoba tersebut. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengaku belum mengetahui maksud PKS.

"Saya belum mempelajari apa maksud dan tujuannya ataupun bagaimana kerangka," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1). Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut.