Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa penentuan rute tersebut harus dilakukan oleh ahli yang akan melihat sejumlah opsi bersama dengan Dinas Bina Marga dan PT Jakarta Propertindo.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 06 Februari 2020 - 20:48 WIB
WowKeren - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan sebagian kawasan Monas sebagai sirkuit Formula-E telah ditolak oleh Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, Formula E rencananya akan digelar pada Juni 2020 mendatang.
Menanggapi penolakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut rute baru lintasan Formula E akan segera dibahas. Anies pun pede bahwa penetapan rute baru tersebut bisa selesai dalam waktu 4 bulan.
"Cukup (4 bulan), kita kan komunikasi terus dengan mereka," tutur Anies di Balai Kota DKI pada Kamis (6/2) hari ini. "Tadi malam juga ini kok (bicara), tim di sana rileks gitu. 'Enggak apa-apa biasa'."
Meski demikian, Anies masih belum bisa menentukan di mana rute tersebut nantinya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengaku ada banyak opsi rute yang tersedia.
"Belum (ditentukan) sampai dengan sekarang, masih banyak opsinya. Sebenarnya kan ada batasannya," jelas Anies. "Batasannya apa? kilometernya. Karena ini menggunakan baterai. Ya maksimal 3 km. Jadi ada banyak faktor penentuan itu."
Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa penentuan rute tersebut harus dilakukan oleh ahli. Nantinya para ahli akan melihat sejumlah opsi tempat rute Formula E bersama dengan Dinas Bina Marga dan PT Jakarta Propertindo.
"Bukan seperti mengubah rute TransJakarta. Ini diganti, tidak bisa tanpa ahlinya. Karena itulah tim rute datang sore ini," terang Anies. "Jam 17.30 WIB nanti mereka mendarat kemudian mereka akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Bina Marga, tim dari JakPro dan eksekutif komitenya."
Sebelumnya, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama menyampaikan bahwa Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Monas memiliki alasan kuat mengapa tak menyetujui proyek pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Monas. Hal itu dilakukan demi menjaga sejumlah aset negara yang ada di kawasan Monas.
"Komisi Pengarah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas," kata Setya di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/2). "Dengan pertimbangan, di sana ada cagar budaya, ada pengaspalan, dan lain-lain."
(wk/Bert)
