WowKeren - Rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan simpatisan ISIS hingga saat ini masih digodok oleh pemerintah. Meski belum ada keputusan, wacana ini telah menuai pro dan kontra di masyarakat.

Tak sedikit pihak yang menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut lantaran dapat menimbulkan potensi ancaman di masyarakat. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merupakan salah satu yang menolak wacana pemerintah tersebut dengan mengatakan tidak ingin menerima mantan anggota ISIS Jateng ke daerahnya.

Ganjar bahkan mengaku lebih suka menanti kepulangan WNI Jateng lain yang sukses di luar negeri. "Yang saya tunggu kembali ke Tanah Air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka (WNI eks ISIS)," kata Ganjar dilansir Antara, Sabtu (7/2). "Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI."

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan perlunya pertimbangan yang matang dari berbagai sisi sebelum memulangkan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Semua pihak terkait pun mesti dilibatkan sebelum keputusan diambil.

Ia lalu berkaca dari para narapidana terorisme di Jawa Tengah dimana selama ini ia merasa kerepotan mengurusnya lantaran jumlah napi terorisme yang tergolong banyak.

Politikus PDIP itu mengamini bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program deradikalisasi. Namun, penerapan program itu terhadap napi terorisme selama ini juga sangat sulit. "Kita ngurusi yang ada saja butuh energi ekstra, apalagi ketambahan mereka," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat memberi "sinyal" penolakan terhadap wacana ini. "Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (bisa). Tapi masih dirataskan," ujar Jokowi.

Sementara itu, pihak Istana, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menegaskan bahwa mantan ISIS yang telah membakar paspornya sudah bukan merupakan warga negara Indonesia (WNI). Menurutnya, status sebagai WNI hilang ketika paspor tersebut dibakar.

"Kalau mereka masih punya paspor ya tentu masih (WNI)," tutur Dhani di Kantor KSP pada Jumat (7/2). "Tapi kalau sudah dibakar dan mereka tidak menginginkan jadi WNI, sudah jelas kita tahu itu bukan WNI."