Sebelumnya, Gubernur DKI Anies mengklaim telah mengantongi izin dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terkait gelaran Formula E di Monas. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua TACB, Mundarjito.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 14 Februari 2020 - 09:29 WIB
WowKeren - Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E yang rencananya akan menjadikan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu lintasannya kembali menemui persoalan. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Pemprov DKI Jakarta, Mundarjito, mengaku tak tahu soal rekomendasi yang katanya diberikan pihaknya terkait pelaksanaan Formula E di Monas.
Padahal, sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim bahwa pihaknya telah mengantongi izin dari TACB. Gonjang-ganjing soal perhelatan Formula E ini lantas dikomentari oleh DPRD DKI.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta agar Anies selaku Gubernur berhati-hati terhadap laporan anak buah yang berpotensi hanya ingin menyenangkannya saja alias anak buah penjilat. "Pak Anies hati-hati punya anak buah bisa ngejilat doang," tutur Ida dilansir CNN Indonesia pada Jumat (14/2).
Menurut Ida, Anies seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan TACB sebagai penasihat terkait gelaran Formula E ini. Bukannya langsung mengklaim telah mengantongi izin dan mengirim surat kepada pemerintah pusat.
"Ya prihatin. Kalau saya bisa teriak kenceng ya saya teriak kenceng. Apalagi ada budayawan yang mengatakan tidak merasa mengeluarkan rekomendasi, ampun deh. Udah lah Pemda DKI enggak usah banyak bohong-bohongan lah," ujar Ida. "Saya jadi kadang jadi gila sendiri nih Pemda gini. Saya berharap Pak Anies berhentilah nih, jajarannya pada bohong. Entahlah siapa yang bohong itu. Kalau sudah ada sanggahan kayak gini ya pasti ada yang melakukan pembohongan publik."
Tak hanya terkait masalah izin, Ida juga mengaku tidak mendapat informasi pasti tentang tata letak perhelatan Formula E di Monas. Belakangan diketahui bahwa tempat parkir mobil balap (paddock) Formula E sangat berdekatan dengan kawasan revitalisasi Monas. Ida mengaku tak diinformasikan hal tersebut.
"Enggak (dikasih tahu). Karena saya pernah bilang Bapak (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) itu selalu bohong dengan saya. Lalu dia bilang, 'Itu bukan wewenang saya bu, itu Pak Hari (Kepala Dinas Bina Marga)," pungkas politisi PDIP tersebut. "Dia lempar (tanggung jawab) itu aneh kan. Saya enggak tanya wewenang. Saya tanya apakah masuk Monas. Hari lagi bilangnya ini karena kepentingan politik makanya ramai. Pokoknya Pemda DKI introspeksi dirilah terhadap cagar budaya. Saya enggak tahu kalau dia ternyata enggak punya hati terhadap cagar budaya."
(wk/Bert)
