WowKeren - Langkah pemerintah Arab Saudi yang melarang kunjungan ke Baitullah masih cukup menyita perhatian publik Indonesia. Pasalnya, tak sedikit jamaah asal RI yang harus menelan pil pahit lantaran mimpi untuk mewujudkan pergi ke tanah suci menjadi kandas.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa menekan Saudi untuk lebih melonggarkan kebijakan tersebut bagi Indonesia. Pemerintah bisa menunjukkan data dan fakta bahwa Indonesia masih bebas dari corona.

"Karena itu, data dan fakta yang sudah kita lakukan secara baik ini harus dijadikan sebagai kapital untuk pressure, tidak hanya sekadar defense," kata Bukhori di Jakarta Pusat, Minggu (1/3). pressure kepada Arab Saudi karena Arab Saudi tidak boleh semena-mena untuk kemudian mengabaikan hak-hak jemaah," lanjutnya.

Menurutnya, Kementerian Agama cukup proaktif soal pelarangan tersebut. Ia juga menggarisbawahi hubungan diplomatik antar kedua agama yang cukup baik.

"Terkait dengan diplomasi dengan Arab Saudi, saya melihat dari Kementerian Agama maupun Dirjen Haji relatif cukup proaktif," ujar Bukhori. "Dan kemudian hubungan Saudi dengan Indonesia kan relatif baik."

Lebih jauh, ia menyebut bahwa Saudi bukan satu-satunya yang memiliki wewenang atas Ka'bah. "Hak-hak jemaah itu tidak hanya dilindungi karena Arab Saudi memiliki kewenangan penuh atas negaranya itu, tidak hanya itu. Tapi dengan Allah yang menciptakan Ka'bah itu, yang punya Ka'bah itu, yang punya Baitullah," kata dia.

Oleh sebab itu, ia meminta agar Arab Saudi tidak mengedepankan ego dalam membuat kebijakan tersebut. Terlebih lagi jika pemerintah Indonesia bisa membuktikan melalui data jika RI bebas corona.

"Jadi Arab Saudi tidak boleh membenarkan egoisnya, sepanjang kita bisa meyakinkan dengan data-data yang kuat ini," lanjut Bukhori. "Jadi data yang kuat ini dijadikan pressure, tidak hanya sekadar kita memahami, tetapi harus ada sebuah satu upaya konkret."