WowKeren - Presiden Joko Widodo telah membenarkan bahwa Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai informasi, pemegang jabatan tersebut akan menjadi kepala daerah ibu kota baru di Kalimantan Timur yang dipilih langsung oleh Presiden.

Menanggapi hal ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun buka suara. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti perintah Jokowi. "Yang pasti kalau sudah ditugaskan oleh Presiden, kita pasti ikut," tutur Arya dilansir detikcom pada Kamis (5/3).

Meski demikian, Arya mengaku bahwa Kementerian BUMN hingga saat ini masih belum menerima arahan dari Jokowi terkait kandidansi Ahok menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Arya juga mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sendiri belum memberi sinyal untuk mencari Komisaris baru di Pertamina. "Belum ada sampai hari ini," ujar Arya.

Diketahui, Ahok harus bersaing dengan 3 nama lain untuk mendapatkan jabatan Kepala Badan Otorita IKN tersebut. Di antaranya adalah Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Ir Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara memang kami akan segera tanda tangan Peraturan Presiden, dimana nanti ada CEO-nya (pemimpin)," jelas Jokowi saat ditemui di Istana Kepresidenan pada Senin (2/3). "Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, Pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyana. Empat, Pak Azwar Anas."

Meski demikian, pencalonan Ahok ini rupanya juga menuai sejumlah respons. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menghormati kewenangan Jokowi untuk memilih pimpinan otorita ibu kota baru.

"Itu kewenangan Pak Jokowi, kita harus hormati kalau ingin mengangkat Pak Ahok jadi kepala otorita ibu kota baru," ujar Andre. "Mungkin Pak Presiden menganggap Pak Ahok memiliki kompetensi dan pengalaman kan sebelumnya jadi bupati dan gubernur."

Namun, ika memang benar Ahok yang menempati posisi tersebut, maka semestinya ia tidak merangkap jabatan sebagai Komut Pertamina. Menurutnya, Ahok harus fokus untuk memimpin badan otorita baru tersebut. Apalagi pemerintah menargetkan pembangunan awal di ibu kota baru itu pada 2021.