WowKeren - Pemerintah Arab Saudi sempat memberlakukan larangan untuk warga yang negaranya terdampak corona (COVID-19) untuk masuk ke wilayahnya. Hal ini dilakukan demi pencegahan penyebaran virus corona.

Sejumlah pihak dari negara Indonesia pun telah berusaha untuk melobi Saudi. Salah satunya, Menteri Agama Fachrul Razi yang turut melobi pihak Saudi untuk memberikan kepastian terkait pelaksanaan ibadah haji.

Sayangnya, pihak Saudi masih belum memberikan kepastian terkait hal tersebut. "Pemerintah Arab Saudi kalau kami tanya jawabannya sama, lihat perkembangan lebih lanjut," kata Fachrul, Rabu (4/3).

Sekedar informasi, larangan umrah untuk sementara diberlakukan sejak 26 Februari hingga 13 Maret 2020. Menag mengaku pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap kebijakan Saudi nantinya.

Meski begitu, ia enggan membeberkan langkah tersebut guna menghindari kepanikan publik, terutama calon jamaah haji. "Haji kan mulai berangkat pertengahan Juni, harapan kami sebelum itu sudah ada kepastian," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengungkapkan biaya standar ibadah haji yang ditetapkan oleh Kemenag kurang lebih Rp 69,6 juta. Namun, ia enggan untuk menjawab soal potensi kerugian jika skenario terburuk ibadah haji juga dilarang seperti umrah. "Saya tidak mau berandai-andai, nanti kami doa mudah-mudahan berjalan seperti apa adanya," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar Ali mengatakan keputusan soal refund imbas penangguhan umrah oleh Arab Saudi, diserahkan ke masing-masing jemaah. Pasalnya, beberapa jemaah tidak menginginkan pengembalian biaya visa.

"Ada opsi dari jemaah, ada yang minta kembali, ada yang minta (ibadah umrah) di-reschedule," ujar Nizar di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (4/3). "Kita enggak bisa tentukan kembalikan semua."

Seperti yang diketahui sebelumnya, Arab Saudi telah melarang warga serta jemaah umrah yang berasal dari daerah terdampak corona masuk ke wilayahnya. Negara yang dimaksudkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah Tiongkok, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam.