WowKeren - Salah satu skema pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin di tengah pandemi corona adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran BLT yang diberikan adalah Rp 600 ribu untuk setiap kepala keluarga (KK).

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencatat bantuan ini akan diberikan kepada 12,4 juta kepala keluarga penerima di desa. Adapun total anggaran dana desa yang telah disiapkan untuk merealisasikan program tersebut sebesar Rp 22,4 triliun.

Meski demikian, ada sejumlah kepala desa yang enggan menyalurkan program BLT ini ke masyarakatnya. Bukan tanpa alasan, Bupati Garut Rudy Gunawan menyebut jika mereka menjadi penyalur BLT lantaran khawatir BLT justru bisa memicu konflik di tengah masyarakat.

"BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik," kata Rudy, Jumat (17/4). "Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah."

Karena dana yang tidak mencukupi, kepala desa khawatir jika ada warga yang tidak kebagian BLT tersebut. Yang mana tidak menutup kemungkinan hal ini akan memicu terjadinya protes. Sehingga para kepala desa meminta agar dana BLT yang ada bisa disalurkan secara merata.

Hal itu bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah total dana yang disalurkan. Namun, hal itu tidak begitu saja bisa dilakukan karena tidak sejalan dengan instruksi dari pusat. "Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan," kata Rudy.

Sementara itu, penolakan desa-desa untuk menyalurkan dana BLT ke warganya terjadi karena belum adanya dana dari pusat yang cair. "Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman.