WowKeren - Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran kartu pra kerja bagi masyarakat yang menjadi korban PHK ataupun yang masih pengangguran akibat pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia. Namun, proses penerimaan kartu pra kerja ini menuai pro kontra.

Kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai pihak yang menilai alih-alih Kartu Pra Kerja, pemerintah lebih baik memberikan bantuan langsung tunai. Hal ini akhirnya membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka suara. Ida menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki beberapa bantuan lainnya, di samping Kartu Pra Kerja.

Menurut Ida, pelatihan yang menjadi fasilitas Kartu Pra Kerja sangat penting bagi pekerja atau calon pekerja. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dalam fasilitas kartu pra kerja ini bermanfaat untuk membuat para pekerja yang dirumahkan ini mempunyai kesibukan dan meningkatkan kompetensi dirinya.

"Kalau pelatihannya itu secara online. Saya kira teman-teman yang sudah dirumahkan, karena di-PHK, mereka juga butuh kesibukan baru tidak hanya dengan menerima bantuan langsung tadi," ungkap Ida dilansir dari Kumparan. "Meningkatkan kompetensi dirinya. Ada banyak waktu yang tersedia selama mereka tidak bekerja."

Ida mengatakan, optimalisasi program kartu Pra Kerja saat ini terus diperluas. Perluasan ini dikhususkan pada social safety net (jaring pengaman sosial) untuk kelompok rentan COVID-19 yakni masyarakat kelas menengah bawah.

"Jadi ada program yang sifatnya benar-benar social safety net itu ada. Untuk kelompok rentan COVID-19 ini, 40 persen orang miskin terbawah ini tetap mendapatkan treatment bahkan diperluas," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan bahwa memberikan pelatihan untuk korban PHK ini diharapkan bisa menambah kompetensi baru untuk mereka. Para pekerja nantinya juga bisa memilih kompetensi yang diinginkan dalam pelatihan online kartu Pra Kerja tersebut.

"Apabila dia ingin masuk kembali ke industri, silakan, dengan kompetensi baru, atau mereka memilih jadi wirausahawan. Ini pilihan-pilihan yang sedang kita siapkan," tutup Ida.