Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Surabaya Raya dinilai sudah telat, sosiolog tidak setuju dan langsung memberikan argumen bantahan ini.
- Ruth Meliana
- Jumat, 24 April 2020 - 20:48 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Kebijakan ini diterapkan demi mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) semakin meluas.
Salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan PSBB adalah Surabaya Raya, yang terdiri dari Kota Surabaya serta Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Namun, pengajuan PSBB Surabaya Raya oleh Pemerintah Provinsi Jatim (Pemprov Jatim) tersebut dinilai telah terlambat oleh PCNU Kota Surabaya.
”Harusnya sejak jumlah positif corona masih puluhan di Surabaya sudah diajukan PSBB,” kata Ketua PCNU Surabaya Muhibbin Zuhri seperti dilansir dari Detik, Selasa (21/4). “Kalau sekarang kok saya rasa sudah terlambat ya, tapi daripada tidak sama sekali (PSBB).”
Meski PSSB Surabaya Raya dianggap terlambat oleh berbagai pihak, namun hal tersebut dibantah seorang sosiolog. Kepala Pusat Studi Aswaja dan perubahan sosial Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida), M Idham Kholiq justru menganggap jika keputusan diterapkannya PSBB Surabaya Raya sudah tepat dan tidak telat.
Idham mengatakan jika setiap keputusan untuk menerapkan PSBB tentunya harus dipersiapkan secara matang. Oleh sebab itu, ia menilai Pemprov Jatim telah melaksanakan tugasnya dengan baik setelah melakukan pengkajian secara matang di wilayahnya.
”Sudah tepat waktunya tidak telat. Karena begini juga,” kata Idham seperti dilansir dari Detik, Jumat (24/4). “Kebijakan kalau di tradisi masyarakat Indonesia juga ada keterlibatan lembaga-lembaga sosial dan kesinambungan perilaku individu-individu. Sekarang ini ya sudah tepat.”
Lebih lanjut Idham mengatakan jika pemberlakuan PSBB yang terlalu cepat saat kasus positif masih belasan juga tidak menjamin bisa menekan penyebaran corona. Justru hal tersebut bukannya mencegah namun malah menimbulkan kekacauan di masyarakat karena belum siap.
”Kalau 2 minggu yang lalu dilakukan itu masyarakat belum ada yang siap dengan kebijakan itu. Itu malah berontak masyarakat itu,” jelas Idham. “Jadi gak malah mencegah penyebaran malah tambah kacau di masyarakat.”
”Negara atau pemerintah ini juga perlu menyiapkan intervensi keuangan. Kalau kemarin itu negara belum siap, masyarakat belum didisiplinkan,” sambungnya. “Kemudian keterlibatan dari lembaga sosial dan keagamaan melakukan edukasi kepada warga belum berjalan juga.”
(wk/lian)
