Perihal Kartu Pra Kerja kembali menuai kritikan, kali ini dari Komisi III DPR RI yang merasa program tersebut memiliki banyak 'celah' untuk disalahgunakan.
- Elvariza Opita
- Kamis, 30 April 2020 - 15:43 WIB
WowKeren - Kartu Pra Kerja menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo yang belakangan terus menuai kritikan. Salah satunya karena dinilai tidak relevan dengan situasi terkini Indonesia yang lebih membutuhkan bantuan sosial di tengah pandemi Corona.
Namun selain itu, program yang diutamakan untuk pengangguran dan korban PHK dampak Corona itu juga disoroti karena adanya isu konflik kepentingan. Yakni terkait pemilihan mitra pelaksana pelatihan yang salah satunya adalah Ruangguru, start up bidang pendidikan yang dimiliki oleh mantan Staf Khusus Presiden, Belva Devara.
Kini tampaknya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Kartu Pra Kerja kian menipis usai diterjang berbagai "badai". Bahkan isu kepercayaan ini juga muncul dari kalangan koalisi Jokowi di legislatif, seperti misalnya anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman.
"Sebenarnya ide Pak Jokowi (soal Kartu Pra Kerja) sangat baik," ujar Habiburokhman, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (29/4) kemarin. "Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil."
Habiburokhman secara khusus menyoroti perihal banyaknya pelatihan di Kartu Pra Kerja yang "sepele" namun mematok biaya sangat tinggi. "Saya bingung ada pelatihan pembuatan pempek Rp 600 ribu, di YouTube itu gratis," tuturnya, seperti dilansir dari Kompas.
Hal senada juga disampaikan oleh Arteria Dahlan dari Fraksi PDI Perjuangan. Secara spesifik ia menyoroti perihal terpilihnya Ruangguru sebagai mitra Kartu Pra Kerja, meski saat ini sudah "diselesaikan" dengan mundurnya Belva.
"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura," ujar Arteria. "Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut."
Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB pun menyuarakan kecurigaan yang sama. "Saya pernah telepon penanggung jawab di PMO, tolong diaudit Pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun.
Sebagai informasi, pelatihan-pelatihan yang disediakan di Kartu Pra Kerja memang terus menjadi sorotan. Banyak pihak menyebut pelatihan di sana terlalu "sepele" namun biaya yang dipatok sangat mahal.
(wk/elva)
