WowKeren - Tahun ajaran baru ada di depan mata. Sayangnya, adanya wabah corona membuat pemerintah harus memutar otak untuk memikirkan pelaksanaan tahun ajaran baru di tengah wabah.

Hal ini rupanya juga mengundang perhatian dari Pengamat Pendidikan dari Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saifuddin. Ia meminta agar pemerintah mempersiapkan jaringan internet yang menjangkau pelosok dan kurikulum darurat pada tahun ajaran baru di tengah pandemi.

"Kominfo harus menyediakan infrastruktur untuk jaringan," ujar Asep dilansir CNNIndonesia, Selasa (5/5). "Terutama yang di desa-desa itu jaringannya jangan sampai tertinggal sehingga menyebabkan disparitas pendidikan semakin jauh."

Lebih lanjut, Asep mengatakan kendala pada pembelajaran jara jauh (PJJ) dua bulan ke belakang berkutat pada masalah ketersediaan jaringan internet. Hal ini masih bisa dimaklumi karena situasi mendadak.

Ia juga menggaris bawahi soal penyediaan fasilitas biaya pendukung belajar. Misalnya, akses internet atau wifi gratis, agar siswa dan guru tidak terbeban biaya kuota paket internet, dan pelatihan guru untuk PJJ.

"Kesiapan guru itu berbeda antara online dan offline," paparnya. "Tentunya harus ada semacam workshop bagi para guru bagaimana delivery (pelajaran) dari online learning."

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan berpendapat Kemendikbud perlu membuat acuan rinci PJJ di tahun ajaran baru. "Kemdikbud sering bilang 'merdeka belajar'. Dalam kondisi bebas enggak ada COVID-19 aja mental guru belum merdeka. Mentalnya belum ke sana. Apalagi sekarang (saat corona)," ungkapnya.

Satriwan menilai Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 saja tidak cukup dijadikan acuan dalam merubah sistem pendidikan menjadi jarak jauh. Buktinya, dalam dua bulan terakhir proses PJJ guru hanya terpaku pada pola pemberian tugas.

Untuk itu, pihaknya mendorong Kemendikbud membentuk kurikulum darurat. Kurikulum digunakan sebagai acuan pendidikan di masa krisis, bukan menggantikan kurikulum normal.

Diketahui, PJJ sendiri sudah diberlakukan di sebagian besar daerah untuk menekan wabah corona. Metode yang dilakukan beragam, yakni sepenuhnya daring, sebagian daring dan luring, serta sepenuhnya luring.

Kendala seperti tugas menumpuk, keterbatasan fasilitas, ketidakmampuan membayar SPP, dan paket data internet yang mahal jadi ragam kendala yang lazim ditemukan. Mendikbud Nadiem Makarim pun mengaku tengah mengkaji kurikulum darurat corona tersebut, namun ia menyebutkan jika kurikulum ini bisa mengganggu terhadap proses belajar.

Soal penyediaan jaringan internet, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menyebut pihaknya sudah mengusulkan itu ke Kominfo. "Usulan ke Kominfo selalu diajukan setiap tahun di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)," ujarnya melalui pesan singkat.