Gubernur Jatim Khofifah mengklaim jika data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemda di wilayah kabupaten atau kota sudah cukup valid.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 06 Mei 2020 - 15:31 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan usul terkait pendataan peserta Kartu Pra Kerja. Menurutnya, agar program tersebut bisa tepat sasaran maka ada baiknya melibatkan pemerintah daerah terkait pemasokan data.
Sebab menurutnya, pemerintah daerah memiliki database calon peserta yang layak menerima bantuan sehingga program tersebut bisa lebih tepat sasaran.
"Saya mengusulkan, mungkin data dari mereka yang kena PHK atau dirumahkan tahun ini dan tahun kemarin, rasanya mungkin jika (pemda) diberi kesempatan," kata Khofifah dilansir CNN Indonesia, Rabu (6/5). "Untuk mengambil posisi yang bisa menyiapkan format Pra Kerja di berbagai provinsi, saya rasa akan lebih memudahkan."
Khofifah mengklaim jika data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemda di wilayah kabupaten atau kota sudah cukup valid. Misalnya data penduduk yang terkena PHK imbas COVID-19 maupun penduduk berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan.
"Seandainya mungkin untuk mengurangi load pusat, saya rasa masing-masing gubernur punya peta," lanjut Khofifah. "Bagaimana pra kerja ini lebih efektif dan lebih tepat sesuai dengan format kebutuhan pasarnya nanti, ketika semua sudah normal kembali."
Lebih jauh, Khofifah juga menyebutkan keluhan yang dapat dari para pemimpin daerah di wilayah Jawa Timur. Mereka khawatir warganya ada yang tidak bisa menjadi penerima manfaat Kartu Pra Kerja lantaran sistem pendaftaran yang melalui online.
Sebab, tak semua daerah warganya memiliki akses internet. "Teman-teman bupati wali kota juga usul, 'bu, kalo modelnya begini (daring), (warga) kami enggak dapat, bu'," kata Khofifah.
Pasalnya, saat membuka 57 posko dan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jawa Timur, sebagai posko layanan pendampingan pendaftaran Pra Kerja, masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan.
"Mereka enggak bisa kirim email, balasnya lagi lewat email," terang Khofifah. "Pendampingan adalah ketika mereka akses tapi ketika dijawab melalui email, kalau mereka enggak punya email. Nanti yang dapat hanya daerah-daerah perkotaan saja."
(wk/zodi)
