Sering Asal Ngomong Soal Corona, Ahli Epidemiologi UI Minta Pejabat Setop Bikin Rakyat Bingung
Getty Images
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Ahli Epidemiologi UI meminta pejabat untuk tak sembarangan bicara tentang hal-hal terkait corona. Ia juga meminta pemerintah agar tak gegabah mengambil segala keputusan yang akan berimbas kepada masyarakat.

WowKeren - Salah satu cara pemerintah untuk menekan angka kasus Covid-19 adalah dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Aturan PSBB ini sudah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia, yang pertama kali dimulai di Jakarta sebagai daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi.

Belum lama ini, pemerintah memiliki rencana untuk menerapkan relaksasi PSBB. Maksud dari relaksasi di sini adalah pelonggaran PSBB. Namun, rencana pemerintah ini nyatanya menuai persepsi yang beragam di masyarakat. Alhasil, banyak masyarakat yang bertanya-tanya seperti apa pelonggaran PSBB yang dimaksud oleh pemerintah.

Mengetahui hal ini, sejumlah pihak mengkritik pemerintah Indonesia yang dinilai hanya mengedepankan urusan ekonomi dan seolah mengabaikan faktor kesehatan masyarakat. Beberapa pihak juga menganggap rencana relaksasi PSBB merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan herd immunity (kekebalan kelompok).

Herd immunity sendiri merupakan konsep epidemiologis yang dideskripsikan sebagai kondisi di mana sebuah populasi manusia sudah cukup kebal terhadap penyakit, dan dengan demikian dapat menghambat penyebaran infeksi. Namun, penerapan konsep herd immunity mendapat kritikan keras dari para ahli kesehatan masyarakat karena bisa menimbulkan banyak kematian dalam proses mencapai kekebalan tersebut.

Kebijakan herd immunity memang tak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah. Kecurigaan publik tersebut lebih disebabkan karena kebijakan yang kurang tegas dari pemerintah dalam mengantisipasi virus corona.

Menurut ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, kebingungan publik terhadap kebijakan pemerintah disebabkan oleh pejabat yang asal bicara. Pandu meminta untuk pemerintah agar berhenti asal bicara soal virus corona dan relaksasi PSBB.

Pandu mengatakan, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Menurutnya, rencana tersebut perlu dimatangkan terlebih dulu di internal pemerintahan agar tak memunculkan polemik di masyarakat.

"Kalau langsung dinarasikan ke publik, publik mempersepsikannya berbeda. Publik enggak boleh dibuat bingung. Jadi, pejabat-pejabat itu jangan asal ngomong aja," ujar Pandu melansir dari Kumparan, Selasa (12/5).


Sebelumnya, di sesi live Instagram pada Sabtu (2/5), Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa PSBB membuat orang jadi sulit keluar rumah baik untuk belanja atau bekerja, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengkaji relaksasi PSBB.

"Nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya," kata Mahfud saat itu.

Pernyataan tersebut pun kemudian menimbulkan kritik dari sebagian pihak. Mahfud kemudian mengklarifikasi bahwa relaksasi PSBB lebih ditujukan dalam konteks perekonomian yang harus tetap bergerak di tengah pandemi virus corona.

"Di berbagai tempat itu berbeda. Ada yang begitu ketat, orang mau bergerak ke sana ndak bisa, mau nyari uang ndak bisa, mau ini ndak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," kata Mahfud. "Nah, ini yang dimaksud kemudian perlu dilakukan relaksasi."

Klarifikasi inilah yang selanjutnya dikritik oleh Pandu Riono. Ia menyebut klarifikasi Mahfud tersebut tidak bermanfaat. Menurutnya, publik sudah kadung bingung dengan apa yang rencana pemerintah sejak pernyataan pertama yang disampaikan oleh Mahfud.

"Seperti Pak Mahfud kan (contohnya). Kalau pun dia mau klarifikasi, masyarakat sudah terlanjur dibuat bingung," kata Pandu. "Klarifikasinya jadi enggak ada manfaatnya. Orang enggak dengar klarifikasinya, orang bakal dengar apa yang pertama kali diucapkan."

Pandu menganggap, pemerintah memang boleh merencanakan relaksasi PSBB. Namun, kebijakan untuk melonggarkan PSBB mesti didasari oleh bukti dan data bahwa pandemi virus corona telah membaik di Indonesia.

Berdasarkan indikator kesehatan, kata Pandu, Indonesia belum bisa menerapkan relaksasi PSBB. "Masih jauh dari itu. Masih sangat jauh," tandasnya.

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts