WowKeren - Publik kembali dihebohkan dengan beredarnya foto-foto kerumunan massa di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Rupanya, banyak masyarakat yang mengunjungi beberapa pasar dan mal di sejumlah wilayah Indonesia menjelang Idul Fitri 1441 H.

Salah satunya seperti yang terjadi di Pasar Anyar Bogor pada Minggu (17/5) lalu. Banyak warga berbondong-bondong ke pasar tanpa mempedulikan aturan physical distancing untuk membeli baju Lebaran.

”Tadi saya tanya sama mereka, takut corona enggak. Mereka takut loh, sama corona takut mereka,” kata Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah seperti dilansir dari Detik, Minggu (17/5). “Saya tanya ibu nggak takut sama corona? 'Takut sih Pak', katanya. 'Tapi kan gimana lagi, anak saya kan belum beli baju lebaran'.”

Peristiwan ini tidak hanya terjadi di Bogor saja. Kejadian serupa juga terlihat di Pasat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak masyarakat terlihat santai berbelanja pakaian dan pedagang yang tak mempedulikan larangan berjualan selama aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

”(Berdagang) di Blok G, di trotoar. Jadi pasar tutup semua, jadi pada dagang di trotoar,” ujar Camat Tanah Abang, Yassin Passaribu. “Di depan Blok G dan Blok F tepatnya di bawah Jembatan CTA, Jalan Kebon Jati. Itu yang rame hari ini.”

Fenomena tersebut tentunya berpotensi menyebabkan klaster penyebaran virus corona di Indonesia semakin meluas dan tak terkendali. Seorang psikolog dari Magna Cita Marlin, Rosdiana Setyaningrum menyoroti aksi yang dilakukan masyarakat tersebut.

Menurutnya, pemerintah lebih baik memberikan sanksi yang tegas jika ada warga yang melanggar aturan physical distancing. Pasalnya, membenahi pola perilaku masyarakat di tengah situasi krisis saat ini dinilai sulit dan tidak efektif.

”Ibaratnya mereka nggak ngerti konsekuensinya, paling nggak distancing-nya jalan karena ada aturannya,” papar Rosdiana seperti dilansir dari Detik, Senin (18/5). “Karena menurut saya bukan masyarakatnya nih, tapi konsekuensinya harus diawasi dengan benar.”

”Bukan bikin aturan terus dilepas. Kalau misalnya tegas, jadi semua orang nurut mau ngedumel apa nggak pasti nurut,” sambungnya. “Karena nanti bisa didenda, jadi daripada harus bayar mendingan nggak.”

Lebih lanjut Rosdiana meyakini tidak semua kalangan masyarakat dapat memahami ataupun membaca berita dengan benar seputar aturan PSBB. Namun jika pemerintah bisa mengawasi dan juga memberlakukan hukuman, maka masyarakat dinilai bisa lebih patuh.

”Misalnya ada aturan dari pemerintah daerah. Ini ada denda PSBB duduknya harus begini-begitu, tapi pas dijalankan nggak diawasi dan kalau melanggar tidak ada konsekuensi,” ungkap Rosidiana. “Masyarakat banyak itu otomatis akan berpikir nggak serius, dan berpikir ancamannya nggak serius.”