Presiden Jokowi beserta jajaran menteri tidak akan menggelar open house Idul Fitri. Kerumunan serta interaksi jarak dekat saat open house dikhawatirkan membuat kasus Corona makin melonjak.
- Trias Rohmadoni Alandari
- Jumat, 22 Mei 2020 - 15:29 WIB
WowKeren - Pandemi Corona yang belum berakhir membuat warga Indonesia akan merayakan Lebaran dengan nuansa berbeda. Termasuk tradisi open house yang biasanya digelar di Istana.
Juru bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan para menteri tidak akan menggelar open house. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menekan keramaian, agar kasus Corona tak semakin melonjak.
"Presiden dan jajarannya tidak akan mengadakan open house saat Idul Fitri nanti. Tidak pernah ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana open house," kata Angkie pada wartawan, Jumat (22/5) seperti dilansir dari Kumparan. "Ini bagian dari konsistensi pemerintah untuk menerapkan physical distancing di semua aktivitas."
Angkie menjelaskan open house memungkinkan terjadinya kerumuman dan interaksi jarak dekat sehingga bisa berkesempatan penularan virus makin cepat. "Maka, hal ini dihindari oleh presiden yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Angkie mengungkap momen silaturahmi bisa dilakukan tanpa saling bertemu secara fisik. Terlebih saat ini angka Corona di Indonesia masih sangat tinggi, per kamis (21/5) kemarin, kasus Covid-19 bertambah 973 orang.
"Presiden memahami, bahwa momentum lebaran adalah adanya kegiatan saling berkomunikasi secara langsung untuk bermaaf- maafan dengan orang terdekat," papar Angkie. "Namun, situasi hari ini tentu belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, mengingat prioritas pemerintah kepada kesehatan sangat tinggi, sehingga aktivitas seperti open house yang biasa diadakan kini harus diurungkan untuk Idul Fitri kali ini."
Angkie mengamini Indonesia segera terbebas dari pandemi Corona. Namun tentu ada konsekuensi yang dilakukan, seperti halnya tetap melanjutkan aktivitas dengan sejumlah adaptasi yang berkaitan dengan aturan kesehatan dan kebersihan.
"Pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi virus SARS-CoV-2 di Indonesia dengan uppaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," tandas Angkie.
(wk/tria)
