DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan menerapkan skenario 'New Normal' di tengah pandemi Corona. Namun terkait pelaksanaannya masih simpang siur antara Pemda dan Pemerintah Pusat.
- Elvariza Opita
- Rabu, 27 Mei 2020 - 22:06 WIB
WowKeren - Pemerintah kian gencar mensosialisasikan tatanan hidup baru "New Normal". Langkah ini ditempuh agar masyarakat tetap produktif kendati di tengah pandemi COVID-19.
DKI Jakarta pun menjadi salah satu wilayah yang akan melaksanakan tatanan hidup baru ini. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak menunjukkan keraguan, terbukti dari bantahannya soal mal yang siap buka mulai 5 Juni 2020 mendatang.
"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5, mal akan buka tanggal 7, itu imajinasi, itu fiksi," kata Anies ketika memantau arus balik mudik Lebaran 2020 di check point KM 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5). "Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri."
Namun sikap berbeda justru ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengisyaratkan "new normal" di DKI Jakarta siap dimulai setelah 4 Juni 2020.
Tanggal itu dipilih bersamaan dengan selesainya PSBB DKI Jakarta. Selain itu, Provinsi Jawa Barat yang beberapa kotanya menjadi "penyangga" DKI Jakarta juga akan mengakhiri PSBB pada Jumat (29/5) mendatang.
"Berdasarkan data R0 dari Bappenas, beberapa daerah sudah terindikasi siap (menjalankan 'new normal')," ujar Airlanga usai Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (27/5). "Yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, DKI Jakarta, sesudah tanggal 4 Juni nanti."
"Kemudian juga Jawa Barat ada beberapa daerah," imbuh Ketua Umum Partai Golongan Karya itu, dilansir dari Kompas. "Jawa Barat PSBB sampai 29 Mei."
Sebagai penjelasan, R0 atau basic reproduction number menunjukkan daya tular virus antar individu. Jika R0-nya kurang dari satu, maka rata-rata yang terinfeksi akan menularkan ke kurang dari 1 orang, begitu pula berlaku sebaliknya.
Untuk daerah-daerah dengan R0 kurang dari satu diminta untuk segera menyusun protokol untuk uji coba sebelum kegiatan perekonomian dibuka. Selain itu pemerintah daerah juga harus mempersiapkan masyarakatnya untuk menerapkan "new normal".
"Berikutnya tentu pra-kondisi dengan masyarakat perlu disiapkan agar masyarakat betul-betul bisa menjaga kedisiplinannya," terang Airlangga. Karena kalau terjadi secondary wave, maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali."
(wk/elva)
