Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis, mengklaim bahwa Donald Trump adalah Presiden pertama yang tidak mencoba menyatukan masyarakat Amerika Serikat.
- Luthfiatun Nisa
- Kamis, 04 Juni 2020 - 09:47 WIB
WowKeren - Setelah lama menolak mengkritik Presiden, kini mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis, menuduh Donald Trump secara gamblang mencoba memecah belah Amerika. Dalam pernyatannya, Jim Mattis mengecam ancaman penggunaan militer dalam menghadapi unjuk rasa.
"Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak mencoba menyatukan masyarakat Amerika, bahkan tidak mencoba berpura-pura melakukannya," tulis Mattis dalam pernyataan yang dipublikasi The Atlantic pada Kamis (4/6).
"Dia justru mencoba memecah belah kami, saat kami sedang menyaksikan konsekuensi upaya tiga tahun," lanjut menteri yang mengundurkan diri pada tahun 2018 tersebut.
Pensiunan berpangkat jenderal marinir itu sebelumnya sempat mengatakan tidak pantas baginya untuk mengkritik presiden yang menjabat dan sempat menjadi atasannya. Namun belakangan Mattis menekankan jika sejatinya warga AS bisa bersatu tanpa pengaruh Trump. "Kita bisa bersatu tanpa dia (Trump)," ujarnya.
"Memiliterisasi respons kami, seperti yang kami saksikan di Washington DC, membentuk konflik yang palsu, antara militer dan masyarakat sipil," imbuh Mattis lagi.
Seperti yang diketahui, warga Amerika marah akibat kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam yang tewas akibat ulah polisi kulit putih Minneapolis. Mereka turun ke jalan dan menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut keadilan.
Trump lantas mengancam akan mengerahkan pasukan aktif bahkan di negara bagian yang menentang penggunaan militer. Ancaman ini memicu peringatan dari militer dan Kongres. Salah satu petinggi Partai Republik bahkan memperingatkan hal itu dapat membuat tentara menjadi pion politik.
Bukan hanya itu, rencananya Trump tersebut menuai protes dari gubernur di sejumlah negara bagian hingga Menteri Pertahanan AS Mark Esper. Dalam sebuah kesempatan Esper mengatakan jika pasukan militer hanya boleh diterjunkan sebagai upaya terakhir dan dalam situasi yang mendesak dan mengerikan.
"Pilihan untuk menggunakan satuan tugas aktif dalam peran penegakan hukum hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan," kata Esper.
(wk/luth)