Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir jika pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila tak segera dihentikan maka justru akan memicu penolakan masyarakat yang kian meluas.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 26 Juni 2020 - 16:50 WIB
WowKeren - Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut buka suara menanggapi pembakaran bendera milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta DPR segera mencabut pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Hal itu guna menghindari meluasnya penolakan dari masyarakat. "Cabut secepatnya pembahasan ini sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa lain di luar itu," ujar Anwar dilansir CNN Indonesia, Jumat (26/6).
Adapun aksi pembakaran bendera itu terjadi saat demo penolakan RUU HIP pada Rabu (24/6) lalu. Tak hanya bendera PDIP, massa juga membakar bendera bergambar palu arit.
Oleh sebab itu, Anwar menilai jika pembahasan RUU HIP harus segera dihentikan. Sebab jika tidak, ia khawatir justru akan terjadi penolakan masyarakat yang kian masif. Bahkan tidak menutup kemungkinan, protes tersebut akan merambah ke hal-hal lainnya.
"Setop saja pembicaraan RUU HIP," tegas Anwar. "Kalau masih ngotot ya, akan terjadi terus seperti ini. Kita kan ingin negeri ini aman, tenteram, damai."
Lebih lanjut, ia meminta agar kesalahan tidak dilimpahkan pada masyarakat yang melakukan aksi penolakan tersebut. Sebab walau bagaimanapun juga, DPR sebagai pengusul merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU kontroversial itu. "Jangan yang buat masalah disalahkan. Penyebab masalah itu yang harus dipermasalahkan, kan mereka yang mengusulkan," ucap Anwar.
Sebelumnya, MUI menduga jika RUU HIP bertujuan untuk melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung. Selain itu, mereka juga menilai jika unsur-unsur pada RUU HIP ingin menyimpangkan makna Pancasila. "RUU HIP ini kan isinya macam-macam, maka jangan dibuat tafsir-tafsir baru soal Pancasila," tuturnya.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh masa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Salah satu ormas yang tergabung dalam aliansi tersebut, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menuding jika PDIP harus meminta maaf. PDIP dinilai menjadi inisiator RUU HIP yang menyebabkan timbulnya kemarahan rakyat sehingga membakar bendera PDIP dan bendera Palu Arit.
(wk/zodi)
