Video Presiden Jokowi yang memberi teguran keras para menterinya terkait kebijakan luar biasa untuk menghadapi pandemi COVID-19 menjadi viral di media sosial. Kini terungkap alasan mengapa video tersebut diunggah di kanal YouTube.
- Nidya Putri
- Senin, 29 Juni 2020 - 09:23 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras kepada jajaran menterinya untuk membuat kebijakan yang luar biasa menghadapi pandemi COVID-19. Sebab, situasi di Indonesia saat ini memerlukan perhatian khusus, dimana pandemi COVID-19 masih terus berkembang.
Teguran yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 dirilis di kanal YouTube agar dapat diketahui publik secara luas. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin menyebutkan jika Sidang Kabinet Paripurna tersebut awalnya bersifat intern.
“Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya," ujar Bey dilansir Antara, Senin (29/6). "Makanya baru dipublish hari ini."
Video rahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu berselang 10 hari dipublikasikan, setelah Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020. Bey mengatakan pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik. “Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang,” katanya.
Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.
Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah extraordinary karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah extraordinary apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle," kata Jokowi. "Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan."
(wk/nidy)
