Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemprov DKI untuk menghitung rasio kerumunan pada car free day (CFD), Minggu (28/6) agar bisa dilakukan swab test demi menghindari munculnya klaster baru.
- Nidya Putri
- Senin, 29 Juni 2020 - 09:41 WIB
WowKeren - Car free day (CFD) kembali digelar di sejumlah titik DKI Jakarta pada Minggu (28/6) kemarin. Pelaksanaan CFD kali ini mengalami perubahan dari minggu lalu dimana jam pelaksanaannya dipersingkat menjadi 3 jam, yaitu dari pukul 06.00-09.00 WIB.
Namun, pelaksanaan CFD tersebut lagi-lagi tak lepas dari sorotan DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghitung jumlah keramaian yang ditimbulkan dari 32 titik CFD di Jakarta.
Dari hasil penghitungan tersebut, Pemprov DKI pun disarankan untuk melakukan swab test terhadap masyarakat sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan oleh Orginasi Kesehatan Dunia (WHO). "Saran saya tetap lakukan testing dan kluster sesuai dengan rasio jumlahnya. Jadi misalnya total keramaian berapa?" ujar Zita, Minggu (28/6). "Lakukan rasionya berapa dan dilakukan di beberapa titik yang merupakan zona merah atau yang berpotensi COVID-nya tinggi."
Zita mengatakan rasio yang telah ditetapkan WHO adalah 1.000 testing per 1 juta penduduk. Menurutnya, tes swab yang sesuai dengan jumlah rasio yang telah ditetapkan WHO akan memudahkan untuk mengetahui seberapa besar risiko penularan Corona di seluruh titik CFD.
"Jadi, kalau misalnya penduduk Jakarta di CFD berapa nih, apakah 100 ribu di 32 titik," jelasnya. "Nah itu dibikin rasionya berapa dilakukan di beberapa kluster yang memang red zone, kan memang masih ada beberapa kelurahan yang red zone."
"Jadi tinggal tempat-tempat mana yang zona-zona klaster tinggi kita bikin klaster, di situ kita lihat gimana kenaikan grafiknya apakah naik atau turun kalau naik terus ya kita lakukan treatment apakah itu disetop sementara atau apa," sambungnya.
Menurut Zita, yang terpenting adalah Pemprov DKI harus sigap dan terus memantau jika akibat kerumunan atau warga yang tak terapkan protokol kesehatan di CFD bisa mengakibatkan tambahan kasus positif di DKI. Namun, penemuan kasus positif di masyarakat tak perlu ditanggapi sebagai sesuatu yang luar biasa karena, menurutnya, itu sesuatu yang wajar dalam masa PSBB transisi menuju new normal.
"Paling penting adalah Pemprov DKI itu harus sigap, pemerintah harus hadir melakukan monitoring. Jadi bukan masalah kalau ada positif langsung ditutup, bukan gitu," tuturnya. "Itu wajar menurut saya, tapi asalkan melakukan monitoring terus secara berkala, terus di monitoring, swab test yang ada positif itu bisa ditutup dulu, misalnya 2-3 hari, buka lagi. Tapi bukan meniadakan CFD ya nggak juga gitu loh."
(wk/nidy)
