Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur meminta pemerintah untuk segera membatalkan dan mencabut RUU HIP, bukan hanya menunda pembahasannya saja.
- Bertilia Puteri
- Senin, 06 Juli 2020 - 10:44 WIB
WowKeren - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mengundang kontroversi dan banyak ditolak karena dinilai berpotensi membangkitkan komunisme. Pemerintah lantas akan akan mengirimkan tanggapan secara resmi ke DPR terkait RUU HIP paling lambat 20 Juli 2020 mendatang.
"Tanggal 16 Juni kita sudah umumkan ke pemerintah, (bahwa) kita harus sampaikan ke DPR," tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/7). "Tapi kalau tenggat waktu sampai 20 Juli pemerintah untuk menanggapi secara resmi."
Menurut Mahfud, DPR RI seharusnya membahas ulang RUU HIP terlebih dahulu bersama masyarakat. Pasalnya, RUU tersebut sudah menuai polemik. "Pemerintah sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu," terang Mahfud.
Adapun pernyataan Mahfud ini disampaikan menyusul adanya permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur untuk segera membatalkan dan mencabut RUU HIP. Pemerintah diminta untuk tidak hanya menunda pembahasan RUU HIP saja.
Ketua FKUB Jatim Kiai A. Hamid Syarif, khawatir bahwa aksi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP akan terus bergulir apabila pemerintah tidak membatalkannya. "Sekarang masih menggelinding. Sepanjang tidak ada pencabutan atau pembatalan, aksi (penolakan RUU HIP) ini akan terus menggelinding," ujar Hamid kepada Mahfud.
Penolakan yang dikhawatirkan akan terus bergulir tersebut dinilai akan sangat berbahaya mengingat pemerintah kini harus menghadapi pandemi corona. Selain itu, sejumlah daerah di Indonesia juga akan melangsungkan Pilkada pada Desember 2020 mendatang.
"Saya tidak bisa membayangkan ketika digelar Pilkada serentak, muncul unjuk rasa besar-besaran," jelas Hamid. "Apalagi saat ini kita masih menghadapi pandemi."
Tak hanya itu, Hamid juga khawatir aksi penolakan tersebut justru memunculkan aksi tandingan. Yaitu aksi dari pihak yang pro terhadap RUU HIP.
"Kalau ini terjadi akan muncul konflik, bisa vertikal, bisa konflik horizontal," pungkas Hamid. "Dalam kondisi begini khawatir ada aliran yang muncul menyusup."
(wk/Bert)
