WowKeren - Masyarakat adat Baduy mengirim surat terbuka pada Presiden Joko Widodo untuk menghapus kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata. Dalam surat yang dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy pada Sabtu (4/7) lalu itu, mereka meminta agar wilayah Baduy ditetapkan sebagai cagar alam atau budaya.

Surat terbuka kepada Presiden RI tersebut lantas mendapat tanggapan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak, Banten. Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Dispar Kabupaten Lebak, Luli Agustina, mengatakan, pihaknya masih mengkonfirmasi wacana penutupan itu kepada para pemangku adat suku Baduy.

Menurutnya, pilihan menutup wisata di area suku Baduy sulit direalisasikan. Pasalnya, selain kawasan sudah ditetapkan sebagai tujuan wisata unggulan, selama ini juga menjadi favorit wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berkunjung.

Oleh karena itu, Luli ingin mempertahankan status wisata Baduy seperti sekarang. "Kalau pun misalnya benar ditutup kan namanya wisatawan terus datang. Seperti kemarin ditutup sementara untuk memutus penyebaran COVID-19, tapi tetap saja wisatawan itu ada yang datang," jelasnya, Selasa (7/7).

Dibukanya kegiatan wisata suku Baduy merupakan upaya untuk menata aktivitas pariwisata budaya di Kabupaten Lebak. Jika memang ada pemangku adat ingin menutup wilayahnya, hal itu tidak otomatis membuat wisatawan berhenti berkunjung. "Artinya ini tidak bisa dibendung begitu saja," kata Luli.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus berkomitmen untuk menjaga adat dan budaya suku Baduy sebagai salah satu syarat aktivitas wisata di kawasan Lebak selatan tersebut. Ia menuturkan jika wisata budaya dipadu alam tersebut sangat digemari wisatawan karena karena keunikan suku Baduy itu sendiri.

Dispar menyadari jika orang-orang datang karena ingin melihat kehidupan dan suasana tempat tinggal suku Baduy yang masih menjaga adat dan budaya leluhur. "Nilai budaya sebenarnya yang memang jadi daya tarik Baduy dan kita juga inginkan itu," ujarnya. "Kalau mempertahankan adat kan dari masyarakat Baduy-nya, jadi seperti apa permintaan warga, pemerintah akan mengikuti."

Sebelumnya, Kepala Desa Kanekes atau kepala desa Baduy untuk urusan pemerintahan, Jaro Saija menyatakan bantahan terkait usulan penutupan pariwisata tersebut. Jaro bahkan mengaku tidak diajak bicara atas usulan itu.