Indonesia sedang menghadapi lonjakan kasus virus corona setiap harinya. Namun, PDIP tetap ‘ngotot’ mendesak pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi. Ini alasannya.
- Ruth Meliana
- Senin, 21 September 2020 - 16:06 WIB
WowKeren - Berbagai pihak telah meminta Pemerintah Indonesia untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pasalnya, Indonesia tengah menghadapi pandemi virus corona sehingga pelaksanaan Pilkada dinilai dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
Apalagi, kasus COVID-19 di Indonesia hingga Senin (21/9) siang dilaporkan telah menginfeksi 244.676 orang. Bahkan, Indonesia dalam beberapa minggu terakhir kerap memecahkan rekor tambahan lebih dari 3.500 kasus per hari, dan sempat menembus lebih dari 4.000 kasus COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam pada Sabtu (19/9) lalu.
Meski demikian, pandangan berbeda disampaikan PDIP yang tetap “ngotot” dan mendesak agar pemerintah tetap menggelar Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19. PDIP beralasan pelaksanaan Pilkada di tengah lonjakan kasus virus corona karena Indonesia membutuhkan banyak pemimpin baru di setiap daerah.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan setiap pemimpin harus mendapatkan mandat dari rakyatnya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah. Oleh sebab itu, sangat penting jika pemerintah tetap melaksanakan Pilkada pada 9 Desember mendatang demi kebaikan bersama masyarakat Tanah Air.
”Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru,” kata Hasto dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Tirto, Minggu (20/9) malam. “Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari.”
Menurutnya, situasi di Indonesia saat ini yang sedang dihantam pandemi virus corona masih penuh dengan ketidakpastian. Ia juga menjelaskan jika Pilkada sampai ditunda, maka kepala daerah harus diisi dengan pelaksana tugas atau Plt.
Padahal, Hasto menilai jika jabatan-jabatan politik penting tidak boleh diisi oleh Plt dalam masa krisis seperti pandemi virus corona saat ini. Karena itu, terpilihnya berbagai kepala daerah baru dalam Pilkada Serentak tahun ini justru dinilai dapat membantu percepatan penanganan pandemi virus corona di Indonesia. Apalagi, calon pemimpin yang terpilih pastinya telah menyerap aspirasi rakyat.
”Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat,” tegas Hasto. “Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan COVID-19 yang kemudian dipilih rakyat.”
”Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi,” sambungnya. “Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat.”
(wk/lian)
