Banyaknya balita yang tidak diimunisasi salah satunya disebabkan karena ketakutan akan keamanan fasilitas kesehatan seperti Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 28 September 2020 - 16:23 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai turut berimbas pada layanan kesehatan di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia turut menyoroti layanan kesehatan yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita.
Ketua Umum IDI Daeng M Faqih menyoroti ada sekitar 80 persen lebih layanan kesehatan yang tidak berjalan optimal akibat adanya pandemi ini. Khususnya Posyandu yang memberikan layanan untuk ibu hamil.
"83,9 persen pelayanan kesehatan dasar tidak berjalan optimal, terutama Posyandu," kata Daeng melalui keterangan tertulis, Senin (28/9). "Banyak ibu hamil tidak mendapatkan layanan antenatal (prakelahiran) yang baik."
Selain itu, pandemi juga turut andil dalam meningkatnya risiko angka kehamilan dengan komplikasi. Jika hal ini tak segera mendapat penanganan maka dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya kematian ibu hamil.
"Kemungkinan terjadi kematian ibu yang lebih tinggi dari 25 persen akibat kematian dengan hipertensi (preeklamsia)," tutur dia. Selain layanan untuk ibu hamil, pandemi juga berimbas pada menurunnya layanan kesehatan pada balita.
Misalnya terkait pemberian imunisasi. Menurutnya, ada sekitar 25 juta balita yang tidak bisa menerima imunisasi.
"Pelayanan kesehatan yang terdampak termasuk Posyandu mengakibatkan 25 juta balita tidak memperoleh imunisasi," lanjut Daeng. "Suplementasi vitamin A, pemantauan tumbuh kembang dan pelayanan rutin lainnya yang sangat diperlukan."
Banyaknya balita yang tidak diimunisasi salah satunya disebabkan karena ketakutan akan keamanan fasilitas kesehatan seperti Posyandu. Sementara itu, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 15 ribu anak Indonesia terdampak kejadian luar biasa. Mulai dari polio, campak, difteri, gizi buruk, hingga wabah lainnya yang mengakibatkan kualitas hidup anak berkurang bahkan mengancam nyawa.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah tak hanya fokus pada penanganan ekonomi. Namun juga menyeimbangkannya dengan memenuhi layanan kesehatan.
"Saat negara menaruh perhatian besar pada upaya pemulihan sektor ekonomi," tegas Daeng. "Masyarakat khususnya kelompok yang rentan justru terabaikan dan berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar di masa mendatang."
(wk/zodi)
