Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manile menilai alih-alih mendongkrak investasi, UU kontroversial ini justru berpotensi merusak iklim investasi.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 07 Oktober 2020 - 08:46 WIB
WowKeren - Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10) lalu masih menuai sorotan. Kendati demikian, pemerintah optimis jika kehadiran UU ini bisa membawa angin segar pada iklim investasi di Indonesia.
Namun rupanya Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manile memiliki pandangan lain. Alih-alih mendongkrak investasi, ia menilai jika UU kontroversial ini justru berpotensi merusak iklim investasi.
Bukan tanpa alasan, ia menilai potensi ini bisa terjadi akibat dari sifat UU itu sendiri yang sampai saat ini masih banyak ditolak oleh banyak pihak, terutama dari kaum buruh. Selain buruh, akademisi hingga masyarakat juga menyuarakan penolakan pada UU yang dianggap tidak ramah buruh itu.
"Buruh justru tidak merasa bahwa aturan ini berpihak kepada mereka," kata dia dilansir CNN Indonesia, Rabu (7/10). "Ini bisa jadi preseden buruk untuk iklim investasi itu sendiri."
Omnibus Law rupanya tak hanya menjadi perhatian nasional namun juga turut sukses menarik perhatian internasional. Tak hanya para investor global, namun juga asosiasi buruh dan bahkan Bank Dunia pernah memberi perhatian kepada RUU Ciptaker sebelum disahkan.
Ia menjelaskan jika keganjilan bahkan dirasakan oleh kalangan internasional pada UU ini. Misalnya terkait cuti sehingga hal ini memicu kemunculan preseden buruk.
"Dulu kalangan internasional mungkin belum 'ngeh' dengan UU ini tapi lama kelamaan sudah menyadari dan melihat ada yang ganjil," jelasnya. "Bank Dunia juga pernah singgung. Internasional melihat soal cuti misalnya, itu ganjil, ini jadi preseden buruk."
Ia tak yakin sepenuhnya jika UU Cipta Kerja bisa benar-benar mendatangkan investor ke Tanah Air. Menurutnya, efektivitas dalam merealisasikan investasi tetap saja bergantung pada implementasi di lapangan.
Misalnya terkait aliran investasi yang menurutnya belum maksimal mengarah ke industri manufaktur yang paling banyak menyerap tenaga kerja. "Ini karena masalah yang beragam. Bukan cuma soal ketenagakerjaan, tapi juga ongkos logistik, infrastruktur terbatas, stabilitas politik, dan lainnya," ungkapnya.
(wk/zodi)
