Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai ketidakharmonisan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah Pusat semakin terlihat di tahun ketiga Anies Baswedan.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 16 Oktober 2020 - 16:41 WIB
WowKeren - Anies Baswedan telah genap tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun di tahun ketiga kepemimpinan Anies ini, pengamat menilai ketidakharmonisan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah Pusat semakin terlihat.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. "Ketidakharmonisan itu bahkan semakin ditampilkan di tahun ketiga ini," terang Nirwono dalam diskusi bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan pada Kamis (15/10).
Nirwono mencontohkan ketidakharmonisan tersebut dapat terlihat dari sindiran Anies kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam konsep naturalisasi dan normalisasi. Selain itu, Anies juga mempersoalkan pembagian tugas antara pemerintah pusat daerah dalam proses pembangunan waduk Ciawi dan waduk Cimahi, serta konservasi hutan lindung puncak dan penertiban tata ruang di sana.
"Kalau mau beda pendapat harusnya jangan ditampilkan di depan publik," tutur Nirwono. "Cukup di dalam rapat saja."
Tak hanya itu, Pemerintah DKI dan pusat yang memiliki perbedaan konsep penataan kali juga membuat kebijakan untuk menanggulangi banjir terhenti. Padahal, tutur Nirwono, Pemerintah DKI dan pusat perlu mengharmonisasikan kebijakan dan segera merelokasi warga di pinggir kali ke rumah susun yang telah disiapkannya.
"Kalau kebijakan ini tidak berjalan maka warga yang berada di pinggir kali akan selamanya terkena banjir," jelas Nirwono. Kebijakan reklamasi juga dinilai menunjukkan ketidakharmonisan antara Pemerintah DKI dan pusat.
Menurut Nirwono, Anies ingin menghentikan pembuatan pulau palsu di Teluk Jakarta. Namun, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi berniat tetap melanjutkannya. "Buktinya keluar Perpres 60/2020 tentang rencana tata ruang Jabodetabekpunjur," kata Nirwono.
Di masa pandemi virus corona (COVID-19), ketidakharmonisan Pemerintah DKI juga tampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diketahui, Pemerintah DKI ingin melakukan PSBB total, sedangkan pusat menyarankan mini lockdown.
Di sisi lain, Anies juga mendapatkan sejumlah catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di masa tiga tahun pemerintahannya. Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut Anies selama ini terkesan melakukan one man show karena sering mengambil kebijakan sendiri tanpa mau berkoordinasi dengan DPRD DKI.
(wk/Bert)
