Tiongkok Anggap Kunjungan PM Jepang ke Indonesia Sebagai Ancaman, Kok Bisa?
AP/Laily Rachev
Nasional

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait lawatan PM Jepang ke RI. Sebab Indonesia dan Jepang adalah kawan lama.

WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10). Dalam pertemuan itu, PM Suga bersedia untuk membantu RI dengan memberikan pinjaman sebesar 50 miliar yen atau Rp 6,95 triliun untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19.

Namun rupanya, lawatan PM Jepang ke Indonesia menjadi sorotan Tiongkok. Pengamat di Tiongkok mengatakan jika kunjungan PM Jepang tersebut bisa menjadi ancaman. Langkah itu dinilai menjadi pertanda jika Negeri Sakura secara aktif mulai membantu dan memastikan strategi Indo-Pasifik untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.

Media milik partai Komunis Tiongkok The Global Times, menyebut jika pengamat memiliki kekhawatiran jika kesepakatan yang dibuat oleh Jepang di Asia Tenggara justru akan mengancam stabilitas perdamaian di kawasan itu. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanggapi hal ini. Menurutnya, pandangan itu disampaikan oleh pengamat yang mana hal ini sah-sah saja. Pandangan tersebut bukan disampaikan oleh pemerintah Tiongkok sendiri.


"Hal tersebut bukan pandangan China sebagai negara, bukan disampaikan oleh pemerintah China," kata Meutya, Rabu (21/10). "Namun sebagai pengamat, sah-sah saja penilaian pengamat."

Sehingga ia menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait lawatan PM Jepang ke RI. Sebab Indonesia dan Jepang sendiri telah menjalin hubungan bilateral sejak lama dan melahirkan berbagai bentuk kerja sama.

"Jepang dan Indonesia sudah kawan lama sejak dulu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," jelas Meutya. "Ini di masa penuh tantangan seperti ini sudah sepatutnya negara-negara, baik secara multilateral maupun bilateral, mengintensifkan komunikasi dan kerja sama."

Ia berharap agar kerja sama antara Indonesia dan Jepang tak hanya dalam bidang ekonomi. Misalnya dalam bidang penegakan hukum, termasuk hukum laut internasional. "DPR juga harapkan kerja sama dengan Jepang dapat mendorong Indo-Pasifik menjadi kawasan yang lebih stabil. Misalnya kerja sama dalam penegakan hukum, termasuk hukum laut internasional," lanjutnya.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait