Virus corona ini masih terbilang baru. Sehingga masih diperlukan riset panjang untuk mengetahui seluk beluk virus ini termasuk untuk pengembangan vaksin
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:10 WIB
WowKeren - Pemerintah telah berupaya "mengamankan" sejumlah dosis vaksin COVID-19 untuk warganya. Kendati demikian, tidak semua penduduk akan mendapatkan vaksin ini secara gratis.
Vaksin akan digratiskan hanya untuk golongan tertentu, yakni kelompok prioritas dan warga yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengungkap alasan mengapa pemerintah tidak menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh penduduk.
Ia membeberkan jika virus corona ini masih terbilang baru. Sehingga masih diperlukan riset panjang untuk mengetahui seluk beluk virus ini termasuk untuk pengembangan vaksin. Yang mana proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta sumber daya yang tidak sedikit.
"Masyarakat perlu memahami, bahwa research pengadaan vaksin yang dilakukan juga membutuhkan proses yang panjang," kata Wiku do Graha BNPB, Kamis (22/10). "Dan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit."
Berangkat dari alasan ini, maka subsidi vaksin corona untuk seluruh penduduk masih belum bisa dilakukan untuk saat ini. yang jelas, tenaga kesehatan akan masuk ke dalam kelompok prioritas.
"Akan tetapi, pertimbangan subsidi pada kelompok prioritas yang dianggap paling berisiko tertular, maupun kepemilikan peran strategis di masyarakat, akan dilakukan lebih awal," ungkap Wiku. "Untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat."
Kendati demikian, pemerintah berupaya agar pemerataan vaksin bisa terwujud. Sebab untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity maka syaratnya adalah minimal 70 persen penduduk harus divaksinasi.
Seperti diketahui, selain program vaksin gratis, pemerintah juga menyiapkan program mandiri. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan jika baik program gratis maupun mandiri memerlukan kejelasan terkait pelaksanaannya. Untuk program gratis, harus ada kejelasan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkannya.
"Kedua program ini diharapkan bisa diberi kejelasan jumlahnya. Terkait mandiri, harganya juga jelas, bagaimana pencapaian dan cara memperolehnya," kata dia. "Demikian kejelasan tersebut disampaikan ke publik sehingga masyarakat tahu tahapannya."
(wk/zodi)
